Rekonsiliasi Tuntas, PPP Minta Maaf ke Publik dan Pastikan Tak Ada PAW Anggota DPRD
SinPo.id - Pimpinan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) resmi menyatakan rekonsiliasi antara dua kubu yang sempat berselisih pasca Muktamar ke-10. Dalam pernyataan bersama di Kantor Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, Senin 6 Oktober 2025, Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakatatas kegaduhan internal partai yang sempat mencuat ke publik.
“Saya sampaikan permohonan maaf kepada masyarakat seluruh Indonesia kalau kemudian terganggu dengan adanya atau terjadinya kegaduhan di dalam penyelenggaraan Muktamar. Insyaallah ini akan menjadi evaluasi,” ujar Mardiono.
Ia menegaskan, PPP ke depan akan kembali menjadi organisasi politik yang kokoh, solid, dan berorientasi pada perjuangan umat, dengan menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi maupun kelompok.
PPP Pastikan Tak Ada PAW Anggota DPRD
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Umum PPP Agus Suparmanto menegaskan bahwa hasil rekonsiliasi telah menghasilkan komitmen kuat untuk menjaga keutuhan kader partai di seluruh daerah.
“Tadi sudah disepakati, tidak akan ada PAW dari DPRD, mukercab, mukerwil, termasuk hal-hal lain. Nah ini supaya diketahui semua bahwa tadi sudah sepakat dengan Pak Mardiono,” ujar Agus.
Dengan kesepakatan tersebut, PPP memastikan tidak akan ada pergantian antarwaktu (PAW) terhadap kader yang duduk di legislatif, baik di tingkat pusat maupun daerah.
SK Menkumham Kukuhkan Susunan Baru DPP PPP
Rekonsiliasi ini berlangsung setelah terbitnya Surat Keputusan (SK) Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas pada 6 Oktober 2025, yang menetapkan kepengurusan baru DPP PPP hasil Muktamar.
Berdasarkan SK tersebut, struktur kepemimpinan PPP adalah sebagai berikut:
Ketua Umum: Muhamad Mardiono
Wakil Ketua Umum: Agus Suparmanto
Sekretaris Jenderal: Taj Yasin Maimoen
Bendahara Umum: Imam Fauzan Amir Uskara
PPP Siap Kembali ke Jalan Perjuangan Umat
Sebelumnya, PPP sempat menggelar dua versi Muktamar ke-10 di Jakarta. Muktamar pertama menetapkan Muhamad Mardiono sebagai Ketua Umum secara aklamasi pada 27 September 2025, sementara kubu lain tetap melanjutkan Muktamar dan menetapkan Agus Suparmanto sebagai ketua umum versi berbeda.
Rekonsiliasi ini menandai berakhirnya dualisme kepemimpinan PPP dan menjadi langkah baru menuju konsolidasi total menjelang agenda politik nasional mendatang.
“PPP akan terus menjadi rumah besar bagi umat Islam, menjaga persatuan, dan memperjuangkan nilai-nilai kebangsaan,” tegas Mardiono menutup pernyataannya.
