Gubernur DKI: Tata Kelola Air Jadi Kunci Jakarta Menuju Kota Global
SinPo.id - Gubernur DKI, Pramono Anung, menegaskan tata kelola air merupakan fondasi penting dalam transformasi Jakarta menuju jajaran 50 kota global teratas.
Pernyataan ini Pramono sampaikan saat menjadi pembicara kunci dalam seminar nasional bertajuk “Water Governance Toward Global Cities” yang digelar bersama Universitas Pertahanan (Unhan) di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Selasa, 30 September 2025.
“Kalau kita bicara kota global, maka tata kelola air bukan lagi sekadar layanan dasar. Ia adalah indikator peradaban kota,” ujar Pramono di hadapan para akademisi dan pemangku kebijakan.
Menurut dia, penyediaan air bersih yang merata dan berkelanjutan akan menentukan kualitas hidup warga kota. Saat ini cakupan layanan air bersih di Jakarta mencapai 74,24 persen, dan ditargetkan meningkat menjadi 85 persen pada tahun depan. Pemprov DKI menargetkan cakupan 100 persen tercapai pada 2029.
“Cakupan air bersih adalah angka, tapi di balik angka itu ada wajah-wajah warga yang hidup lebih layak. Karena itu, kami tidak melihat ini hanya sebagai proyek infrastruktur, tapi sebagai misi sosial,” kata Pramono.
Dia juga menyoroti ketergantungan tinggi Jakarta terhadap pasokan air baku dari luar daerah, yang mencapai hampir 87 persen. Kondisi ini dinilai tidak ideal untuk kota yang ingin tumbuh secara mandiri dan resilien.
“Ketergantungan ini harus kita kurangi secara bertahap. Kita dorong kerja sama antardaerah dan pembangunan sistem air perpipaan yang lebih masif,” ujarnya.
Dia menyampaikan, Pemprov DKI saat ini tengah mempercepat pembangunan beberapa Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), seperti SPAM Karian–Serpong, SPAM Jatiluhur I, dan SPAM Buaran II.
"Ketiganya ditargetkan menambah cakupan layanan air bersih hingga jutaan sambungan rumah baru," imbuhnya.
Selain proyek SPAM, kata Pramono, Pemprov DKI juga membangun reservoir komunal di sejumlah wilayah padat penduduk serta memperluas jaringan perpipaan di tujuh lokasi, termasuk Taman Sari, Duri Kosambi, dan Cilincing.
“Cilincing, contohnya, adalah wilayah yang harus kita pastikan tidak tertinggal. Warga di sana juga berhak atas akses air bersih yang layak,” tutur Pramono.
Lebih lanjut, dia juga mengingatkan, pengelolaan air di Jakarta tak bisa dilepaskan dari upaya mengendalikan penurunan muka tanah lewat Peraturan Gubernur Nomor 93 Tahun 2021.
Menurutnya, Pemprov DKI telah menetapkan Zona Bebas Air Tanah (ZOBAT) di wilayah yang sudah dilayani jaringan perpipaan, seperti SCBD, Mega Kuningan, dan kawasan industri Pulogadung.
“Kita tidak ingin memperbaiki satu masalah tapi menciptakan masalah baru. Jadi pendekatannya harus holistik, antara konservasi dan distribusi,” ucapnya.
Untuk menjangkau warga berpenghasilan rendah, kata dia, Pemprov juga menggulirkan program Kartu Air Sehat dan bantuan 1.000 tandon air, sebagai bagian dari pendekatan inklusif dalam layanan air bersih.
“Jakarta harus jadi kota yang kuat secara infrastruktur, adil secara sosial, dan bijak secara ekologis. Ini tiga hal yang akan membawa kita masuk dalam deretan kota-kota besar dunia,” tandasnya.
