Trump Kerahkan Militer ke Portland untuk Hentikan Protes Imigrasi, Gubernur Oregon Menolak Keras
SinPo.id - Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Sabtu 28 September 2025 memerintahkan pengerahan militer ke Portland, Oregon, guna meredam protes berkepanjangan atas kebijakan imigrasi. Langkah ini menandai eskalasi baru dalam kampanyenya melawan demonstran yang menolak kebijakannya.
“Atas permintaan Menteri Keamanan Dalam Negeri, Kristi Noem, saya mengarahkan Menteri Perang, Pete Hegseth, untuk menyediakan semua pasukan yang diperlukan demi melindungi Portland yang hancur akibat perang dan fasilitas ICE dari serangan Antifa serta teroris domestik lainnya,” tulis Trump di media sosial. Ia menambahkan telah memberi otorisasi penggunaan “Full Force” jika diperlukan.
Portland akan menjadi kota keempat di AS yang menerima pengerahan Pasukan Garda Nasional setelah Los Angeles, Washington, dan Memphis. Mereka ditugaskan membantu petugas imigrasi, membersihkan jalanan, hingga menekan angka kriminalitas.
Namun, keputusan Trump langsung ditolak Gubernur Oregon Tina Kotek, yang menegaskan bahwa situasi di Portland tidak membutuhkan intervensi militer.
“Tidak ada pemberontakan. Tidak ada ancaman terhadap keamanan nasional. Tidak ada kebutuhan maupun dasar hukum untuk pengerahan pasukan militer di kota besar kami,” ujarnya dalam konferensi pers.
Wali Kota Portland Keith Wilson memperingatkan langkah Trump justru akan memperkeruh keadaan. “Bangsa kita punya ingatan panjang terhadap tindakan penindasan. Presiden tidak akan menemukan kekacauan di sini kecuali ia yang menciptakannya,” katanya.
Protes di luar fasilitas imigrasi Portland telah berlangsung sejak Juni, seiring demonstrasi serupa di Los Angeles. Oregon adalah negara bagian “sanctuary state,” yang melarang aparat lokal bekerja sama dengan penegak hukum federal dalam urusan imigrasi.
Meski demikian, protes sesekali berubah ricuh. Pejabat federal menyebut aksi demonstran merusak fasilitas publik, sementara kelompok protes menuduh pemerintah melakukan pelanggaran HAM terhadap para tahanan imigrasi.
Pentagon menyatakan siap mendukung Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS) atas arahan presiden. Senator Demokrat Ron Wyden mendesak warga untuk tidak terprovokasi. “Tolak upaya Trump memicu kekerasan,” tulisnya di media sosial.
