Gabung dengan Negara Barat Lainnya, Prancis Akui Negara Palestina
SinPo.id - Prancis telah mengakui negara Palestina, bergabung dengan beberapa negara Barat lainnya, dalam pertemuan tahunan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNGA) di New York.
“Kita berkumpul di sini karena waktunya telah tiba,” kata Presiden Prancis Emmanuel Macron pada pertemuan puncak PBB yang diselenggarakan untuk menghidupkan kembali solusi dua negara. Dilansir dari Al Jazeera, Selasa, 23 September 2025.
“Tanggung jawab ini menjadi tanggung jawab kita semua untuk melakukan segala daya upaya kita guna menjaga kemungkinan solusi dua negara. Hari ini, saya menyatakan bahwa Prancis mengakui negara Palestina,” imbuhnya.
Macron, dalam pidatonya, juga menguraikan kerangka kerja untuk Pembentukan "Otoritas Palestina dimana Prancis akan membuka kedutaan besar, dengan syarat memenuhi faktor-faktor seperti reformasi, gencatan senjata, dan pembebasan semua tawanan yang tersisa di Gaza.
Pihaknya juga mengusulkan agar Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF) membantu mempersiapkan Otoritas Palestina (PA) untuk mengambil alih pemerintahan di Gaza.
Sebelumnya, pengakuan negara Palestina oleh Australia, Kanada, Portugal, dan Inggris pada hari Minggu menambah tekanan terhadap Israel seiring dengan meningkatnya perang genosida di Gaza, yang telah menewaskan lebih dari 65.300 warga Palestina.
Sedangkan Spanyol, Norwegia, dan Irlandia telah mengakui negara Palestina tahun lalu, bahkan Madrid juga menjatuhkan sanksi kepada Israel atas perangnya di Gaza.
Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez mengatakan dalam pertemuan puncak tersebut bahwa solusi dua negara tidak mungkin tercapai ketika penduduk salah satu dari kedua negara tersebut menjadi korban genosida.
“Rakyat Palestina sedang dibasmi, [jadi] atas nama akal sehat, atas nama hukum internasional, dan atas nama martabat manusia, kita harus menghentikan pembantaian ini,” kata Sanchez.
Sementara Israel dan Amerika Serikat, yang semakin terisolasi dalam isu ini, telah memboikot KTT tersebut. Bahkan Duta Besar Israel untuk PBB, Danny Danon, menyebut acara tersebut sebagai "sirkus".
