DPRD DKI: Tunjangan Rumah Anggota Dewan akan Diseragamkan Secara Nasional

SinPo.id - Rencana penyeragaman tunjangan rumah dinas bagi anggota DPRD di seluruh Indonesia tengah dibahas oleh pemerintah daerah dan lembaga legislatif. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Basri Baco, mengatakan proses kajian ini dilakukan demi menciptakan keadilan dan kesetaraan antardaerah.

“Kita sedang mengupayakan agar tunjangan rumah ini tidak berbeda-beda antara provinsi. Harapannya, ada standar yang sama agar tidak ada ketimpangan,” ujar Baco, Sabtu, 20 September 2025.

Dia menjelaskan, selama ini terdapat disparitas besar dalam pemberian tunjangan antar wilayah. Provinsi seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten, memiliki kebijakan masing-masing yang tidak seragam.

“Sekarang ini sedang dibicarakan supaya lebih proporsional dan merata. Karena apa yang diterima anggota Dewan itu juga menyangkut pelayanan kepada masyarakat,” tuturnya. 

Kendati demikian, Baco menegaskan kebijakan ini masih dalam tahap pembahasan lintas instansi. Belum ada keputusan final terkait besaran maupun waktu penerapannya.

“Masih perlu waktu untuk menyusun formula terbaik. Kita ingin ada keadilan, tapi juga tidak memberatkan anggaran,” kata Baco.

Sebelumnya, DPRD DKI Jakarta menyatakan komitmennya untuk bersikap transparan terkait besaran gaji dan tunjangan yang diterima oleh para anggotanya. 

Pernyataan ini disampaikan sebagai respon atas aksi unjuk rasa yang digelar oleh Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi (AMPSI) di depan Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis, 4 September 2025.

Wakil Ketua DPRD DKI, Ima Mahdiah, mengatakan keterbukaan informasi merupakan bagian dari tanggung jawab publik yang melekat pada jabatan anggota dewan. Dia memastikan bahwa tidak ada yang ditutupi terkait penghasilan anggota legislatif.

“Seluruh data penghasilan dan tunjangan bisa diakses publik, bahkan saya sendiri sudah mempublikasikan laporan keuangan saya sejak awal menjabat,” ujar Ima, Kamis, 4 September 2025