DPRD DKI Sebut BUMD Harus Mandiri, Jangan Jadi Beban Daerah
SinPo.id - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Basri Baco, menilai keberhasilan PAM Jaya dalam dua tahun terakhir menjadi contoh bagaimana Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) bisa dikelola secara mandiri dan profesional tanpa ketergantungan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“BUMD jangan jadi beban Pemda. Justru harus bisa memberi pemasukan dengan tetap menjaga integritas,” ujar Baco, Sabtu, 20 September 2025.
Pernyataan Baco merujuk pada capaian PAM Jaya setelah pemutusan kontrak dengan dua operator swasta pada 2023. Sejak itu, menurut dia, kinerja PAM Jaya justru melaju pesat dibandingkan BUMD lain yang masih berkutat pada persoalan internal.
“Dua tahun ini, PAM Jaya bergerak lebih cepat. Ini buah dari keputusan strategis Pemprov dan DPRD,” ungkapnya.
Baco menegaskan air merupakan hak dasar warga yang pengelolaannya tidak boleh diserahkan sepenuhnya kepada swasta. Dia mengingatkan layanan dasar seperti air bersih harus dikuasai negara, namun tetap dikelola secara efisien.
Kendati mengapresiasi kinerja PAM Jaya, Baco menggarisbawahi masih banyak pekerjaan rumah. Dia menyoroti cakupan layanan air bersih yang baru mencapai 74 persen dan belum meratanya distribusi, terutama di kawasan padat penduduk.
“Masih ada warga yang beli air dari gerobak dengan harga tinggi. Ini ketidakadilan yang harus segera diselesaikan,” kata Baco.
Dia juga mendorong adanya inovasi dalam pelayanan, termasuk sistem prabayar untuk mencegah tunggakan, serta menanggapi wacana penawaran saham perdana (IPO) PAM Jaya dengan catatan kendali tetap di tangan publik.
“Kalau mau IPO, harus dikaji matang. Pemerintah tetap harus pegang kendali mayoritas,” tuturnya.
Lebih jauh, dia menegaskan pentingnya target PAM Jaya untuk menjangkau seluruh warga Jakarta pada 2029 sebagai bagian dari upaya menjadikan Jakarta kota global.
“Urusan air ini krusial. Kalau kita mau bicara kota global, bukan cuma infrastruktur megah, tapi juga pelayanan dasar yang adil dan merata,” tandasnya.
