Pemerintah Komitmen Prinsip ESG Jadi Fondasi Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan
SinPo.id - Sekretaris Kementerian Koordinator Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan, pemerintah berkomitmen mendukung penerapan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) sebagai fondasi pembangunan ekonomi berkelanjutan di Indonesia. Komitmen ini dilakukan melalui kebijakan pemerintah maupun praktik dunia usaha.
"Kalau kita bicara penerapan ESG, kita bicara nanti ke depan. Ini pasti akan menjadi satu area yang sangat penting baik dari aspek lingkungan di ekonominya dan aspek aspek sosial. Apalagi kalau kita bicara mengenai masalah governance, tata kelola," kata Susiwijono dalam keterangannya, Kamis, 11 September 2025.
Susiwijono menjelaskan, berdasarkan hasil penilaian terhadap delapan sektor dengan menggunakan 80 indikator, menunjukkan bahwa sektor perkebunan serta energi dan pertambangan memperoleh nilai ESG tertinggi. Kedua sektor tersebut tak hanya menjadi andalan ekspor nasional, tetapi juga mencerminkan bahwa tingginya kepatuhan dan kualitas penerapan ESG sejalan dengan keberlanjutan ekonomi nasional.
Capaian ini memberi optimisme bagi arah kebijakan pemerintah ke depan, sekaligus menegaskan resiliensi perekonomian nasional yang terbukti mampu bertahan menghadapi dinamika global berkat konsumsi domestik yang signifikan.
Di sisi lain, 0emerintah juga menekankan pentingnya inklusivitas, di mana pertumbuhan ekonomi harus berkualitas dengan mengurangi kesenjangan, menekan kemiskinan ekstrem, serta membuka lebih banyak kesempatan kerja.
Kemudian, aspek keberlanjutan juga menjadi perhatian utama, khususnya terkait isu lingkungan dan perubahan iklim. Indonesia telah menetapkan target penurunan emisi baik di tingkat nasional maupun internasional, serta terus mendorong pembiayaan hijau dan pelaksanaan proyek-proyek pengurangan emisi.
Upaya ini diperkuat dengan berbagai kerja sama multilateral, termasuk melalui forum G20 dan skema Just Energy Transition Partnership (JETP). Integrasi prinsip ESG diharapkan tak hanya menjadi standar global, namun juga menjadi instrumen penting dalam memperkuat daya saing, menjaga stabilitas ekonomi, serta memastikan pembangunan Indonesia yang inklusif dan berkelanjutan.
Saat ini, lanjut Susiwijono, Indonesia tengah menempuh proses aksesi menuju keanggotaan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Di mana standar OECD sendiri mencakup seluruh sektor termasuk aspek ESG.
Proses aksesi tersebut secara umum membutuhkan waktu hingga 5–8 tahun, tetapi Indonesia bertekad untuk memenuhi standar internasional tersebut dalam waktu yang lebih singkat. Langkah ini juga menjadi pijakan penting agar Indonesia dapat memiliki tata kelola yang kian optimal sesuai dengan standar global.
Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah juga terus memperkuat kebijakan domestik melalui berbagai stimulus ekonomi. Dari sisi demand, Pemerintah telah menyalurkan bantuan sosial, subsidi, dan program penguatan daya beli masyarakat.
Sedangkan pada sisi supply, pemerintah telah memberikan insentif industri padat karya, diskon tarif transportasi, dan berbagai program lainnya. Strategi tersebut bertujuan untuk dapat menjaga konsumsi rumah tangga sebagai penopang utama perekonomian nasional.
"Kejadian beberapa hari ini tidak terlepas dari masalah isu sosial. Kami di pemerintah sudah mulai membahas bagaimana mem-balance supaya tidak terjadi beberapa hal yang bisa menjadi driver kemunculan dari masalah, dan itu bisa menjadi faktor yang sangat penting mengalahkan hal-hal teknis. Karena sosial ini sangat-sangat penting sekali, banyak isu yang mungkin harus kita balance dan kita selesaikan bersama-sama," pungkasnya.
