Serap Aspirasi Masyarakat, Ketua DPR Terima Audiensi Sejumlah Tokoh Publik
SinPo.id - Ketua DPR RI Puan Maharani menerima audiensi dari sejumlah tokoh publik dari berbagai profesi untuk berdialog dan mendengarkan aspirasi secara langsung pasca aksi unjuk rasa yang terjadi di sejumlah wilayah.
Dalam kesempatan itu, ia menyampaikan apresiasi atas masukan yang diberikan. Menurutnya, dialog seperti itu penting dilakukan sebagai bagian dari upaya memperkuat kepercayaan publik terhadap DPR.
"Terima kasih sudah hadir untuk memberikan masukan di tengah Indonesia sedang bersedih,” kata Puan, dalam keterangan persnya, Kamis, 4 September 2025.
Ia pun menyampaikan permohonan maaf atas sikap atau pernyataan sejumlah anggota DPR yang belakangan dinilai menyinggung perasaan publik hingga memicu aksi unjuk rasa.
"Saya minta maaf jika ada anggota yang bertutur atau berlaku kurang berkenan. Memang ada beberapa informasi yang beredar, tapi tidak semuanya sesuai fakta," tuturnya.
Puan juga menjelaskan sejumlah isu yang sempat memicu kegaduhan, seperti pemberitaan soal kenaikan gaji hingga tunjangan kompensasi perumahan bagi anggota DPR.
Ia memastikan tunjangan tersebut sudah dihentikan dan DPR juga memberlakukan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri. Kemudian, Puan menegaskan tak ada kenaikan gaji bagi anggota dewan, dan tunjangan perumahan sudah dihentikan per 31 Agustus.
"Moratorium sudah diberlakukan untuk kunjungan luar negeri, terutama oleh komisi, kecuali untuk agenda konferensi kenegaraan yang betul-betul mewakili negara,” jelasnya.
Tak hanya itu, Puan juga menyampaikan bahwa DPR sedang menjalani proses transformasi kelembagaan secara menyeluruh. Salah satunya dengan memperkuat transparansi melalui sistem digital.
“Semua laporan kegiatan dan rapat terbuka DPR sekarang sudah dimuat di website DPR. Kami sungguh-sungguh ingin melakukan transformasi kelembagaan. DPR harus lebih terbuka, aspiratif, dan akuntabel,” ungkapnya.
Terakhir, kata Puan, DPR akan mengutamakan kualitas legislasi dan mendorong partisipasi publik yang bermakna atau meaningful participation dalam setiap pembahasan undang-undang.
"Kami ingin mengutamakan kualitas dibanding kuantitas. Tapi tentu ada juga UU yang perlu dibahas cepat karena kebutuhan mendesak pemerintah,” katanya menambahkan.
Adapun tokoh publik yang hadir dalam pertemuan itu yakni, Peneliti Senior BRIN Siti Zuhro, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang juga tokoh NU KH Marsudi Syuhud, mantan Menteri PAN-RB Yuddy Chrisnandi, hingga Pakar Komunikasi Effendi Gazali.
