DPRD DKI Janji Terbuka Soal Gaji dan Tunjangan Dewan
SinPo.id - DPRD DKI Jakarta menyatakan komitmennya untuk bersikap transparan terkait besaran gaji dan tunjangan yang diterima oleh para anggotanya.
Pernyataan ini disampaikan sebagai respon atas aksi unjuk rasa yang digelar oleh Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi (AMPSI) di depan Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis, 4 September 2025.
Wakil Ketua DPRD DKI, Ima Mahdiah, mengatakan keterbukaan informasi merupakan bagian dari tanggung jawab publik yang melekat pada jabatan anggota dewan. Dia memastikan bahwa tidak ada yang ditutupi terkait penghasilan anggota legislatif.
“Seluruh data penghasilan dan tunjangan bisa diakses publik, bahkan saya sendiri sudah mempublikasikan laporan keuangan saya sejak awal menjabat,” ujar Ima, Kamis, 4 September 2025
Dia menekankan, gaji dan tunjangan yang diterima anggota dewan bukan semata-mata untuk kepentingan pribadi, tetapi juga digunakan untuk kegiatan advokasi, penjaringan aspirasi, hingga dukungan langsung ke masyarakat.
“Fungsi representasi itu butuh biaya, dan kami berusaha agar itu kembali ke masyarakat dalam bentuk kegiatan nyata,” ucap politisi PDI Perjuangan itu.
Terkait tuntutan AMPSI yang meminta adanya evaluasi menyeluruh terhadap tunjangan anggota DPRD, Ima menyebut hal itu akan dibahas dalam forum resmi anggaran ke depan.
“Setiap usulan atau kritik akan kami bawa dalam rapat pembahasan APBD. Kami terbuka untuk dialog,” katanya.
Selain soal gaji, para pengunjuk rasa juga menyoroti kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dinilai tidak optimal. Menanggapi hal tersebut, Ima mengatakan pihaknya akan menyampaikan masukan mahasiswa kepada Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung.
“Soal evaluasi BUMD memang berada di wilayah eksekutif. Tapi kami siap mengawal agar audit berkala dilakukan. Itu penting demi perbaikan tata kelola,” ujarnya.
