Gubernur Pramono Anung: Kerugian Fasilitas Publik Akibat Ricuh Demo Capai Rp51,1 Miliar

SinPo.id -  Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengungkapkan kerugian akibat kerusakan fasilitas publik selama aksi unjuk rasa di Jakarta diperkirakan mencapai Rp51,1 miliar. Kerusakan tersebut mencakup infrastruktur halte Transjakarta, MRT, CCTV, hingga pintu tol.

“Total kerusakan ada Rp51,1 miliar,” ujar Pramono usai rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Balai Kota, Senin 1 September 2025.

Ia merinci, sebanyak 22 halte Transjakarta terdampak, terdiri atas enam halte yang terbakar dan dijarah serta 16 halte mengalami kerusakan berupa kaca pecah dan vandalisme. Sementara itu, kerusakan MRT ditaksir mencapai Rp3,3 miliar, Transjakarta Rp41,6 miliar, dan infrastruktur lain termasuk CCTV sebesar Rp5,5 miliar.

Pramono menegaskan pembersihan halte sudah dimulai sejak Sabtu lalu. Pemprov DKI menargetkan perbaikan halte Transjakarta dan stasiun MRT selesai pada 8–9 September 2025. Pendanaan akan menggunakan dana kontinjensidengan pendampingan dari Kejaksaan Tinggi.

“Kami sudah meminta izin kepada Kajati untuk dilakukan pendampingan, tentunya untuk itu yang digunakan adalah dana kontinjensi,” jelasnya.

Sejak 1 September pukul 05.00 WIB, seluruh layanan Transjabodetabek di 14 koridor sudah kembali beroperasi normal. Meski masih ada sedikit hambatan, Pramono memastikan kondisi perlahan pulih.

Selain itu, layanan Transjakarta dan MRT digratiskan mulai 31 Agustus hingga 7 September 2025 selama masa perbaikan berlangsung. Dana subsidi untuk kebijakan ini diperkirakan mencapai Rp18 miliar.

Terkait pembelajaran jarak jauh (PJJ) dan imbauan kerja dari rumah (WFH), Pramono menyebut kebijakan akan disesuaikan dengan kondisi lapangan.

“Untuk sampai kapan tergantung perkembangan lapangan. Kalau satu dua hari ini semuanya sudah berjalan normal, WFH akan dicabut,” tandasnya.