Kemenkop dan BPS Sinkronisasi Data Desa untuk Percepat Pengentasan Kemiskinan via Kopdes
SinPo.id - Kementerian Koperasi (Kemenkop) dan Badan Pusat Statistik (BPS) akan bekerja sama untuk mempercepat pelaksanaan program pengentasan kemiskinan yang dilakukan melalui Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih. Karena, peran data sangat penting sebagai landasan kebijakan pengentasan kemiskinan agar lebih tepat sasaran.
"Kopdes Merah Putih ini bisa berdampak sosial secara nyata seperti pengurangan kemiskinan, memutus rantai distribusi yang panjang dan lainnya," kata Menkop Budi Arie Setiadi saat menerima audiensi Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Rabu, 6 Agustus 2025.
Budi berharap, setelah audiensi ini, akan ditindaklanjuti dengan pendalaman sinkronisasi data desa di seluruh Indonesia, termasuk dengan profil kemiskinan yang ada di desa. Sehingga dapat digunakan oleh pengelola Kopdes dalam merumuskan arah perjalanan bisnis.
"Kunci keberhasilan program ini adalah kerja sama antar kementerian dan lembaga. Komunikasi adalah kunci," kata Budi.
Wamenkop Ferry Juliantono menambahkan, Kopdes sangat membutuhkan dukungan data profil desa dari BPS. Hal ini untuk memetakan potensi - potensi apa saja yang dapat dikembangkan, termasuk dalam hal penyaluran berbagai komoditas strategis yang disubsidi pemerintah.
"Kami butuh dukungan BPS, misalnya untuk menyalurkan pupuk subsidi, kami perlu tahu berapa luas lahan pertanian dan jumlah petaninya. Dengan data yang akurat, distribusi bisa lebih tepat," ujar Ferry.
Sementara itu, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan, pihaknya telah memiliki beragam data - data penting terkait profil desa secara nasional termasuk dengan potret profil kemiskinan di desa.
Berdasarkan data BPS, per Maret 2025 angka kemiskinan secara nasional sebesar 23,85 juta atau turun dari periode September 2024 yang mencapai 24,06 juta jiwa.
Dari jumlah itu jika di-breakdown lebih dalam profil kemiskinan ekstrem secara nasional mencapai 2,38 juta jiwa atau turun 0,40 juta jiwa terhadap Maret 2024. Data-data ini dapat diketahui secara rinci hingga tingkat desa, sehingga dapat digunakan sebagai acuan untuk merumuskan kebijakan lebih lanjut.
"Kami melihat Program Kopdes Merah Putih ini punya potensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi desa. Dengan data koperasi yang mengalir, kita nantinya bisa merekam seberapa jauh kontribusi Kopdes/Kel Merah Putih terhadap pertumbuhan ekonomi nasional," kata Amalia.
Sebagai upaya menambah akurasi data hingga ke level desa, BPS juga memiliki Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang menggabungkan data sosial dan ekonomi dari berbagai sumber untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif dan terintegrasi.
DTSEN ini juga dapat dijadikan rujukan atau acuan untuk menentukan arah kebijakan terkait dengan upaya penuntasan kemiskinan ekstrem terutama di desa.
Dalam mendukung keberlanjutan program Kopdes Merah Putih BPS membuka peluang untuk menyediakan aplikasi pendataan koperasi secara khusus. Data-data tersebut nantinya bisa di overlay dengan data sensus pertanian maupun data potensi desa (Podes) yang selama ini dikembangkan dan dikelola oleh BPS.
