Ma'ruf Minta Masyarakat Tak Terpengaruh Hoaks Vaksin COVID-19
sinpo, JAKARTA - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, pengadaan vaksin oleh pemerintah sebagai bentuk ikhtiar untuk mencegah terjadinya penyebaran yang lebih luas dari suatu penyakit, akibat pandemi COVID-19.
Ia mengatakan, dalam agama Islam ada dua macam pengobatan. Pertama, pengobatan yang disebut kuratif dan preventif.
"Kalau kuratif sudah terjadi diobati. Lalu preventif itu sebelum terjadi," kata Ma'ruf saat dialog bersama Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 dr Reisa Brotoasmoro, Jumat (16/10/2020).
Imunisasi atau vaksinasi, katanya, termasuk bagian dalam upaya preventif atau melakukan pencegahan.
Ia mengatakan, ada dalil umum dalam agama Islam yang meminta umatnya mempersiapkan lima hal, sebelum datang lima hal.
Wapres menjabarkan, pertama, umat Islam harus bersiap pada masa mudanya sebelum melasa tua.
Kedua, lanjutnya, persiapkan masa sehat sebelum sakit. Ketiga, persiapkan masa kaya sebelum miskin.
"Keempat, persiapkan masa luang sebelum sibuk dan kelima, persiapkan masa hidup sebelum mati," ucapnya.
Melalui penjelasannya, ia menegaskan bahwa upaya preventif yang ada di dalam perintah agama ialah agar kita menjaga kesehatan.
"Jadi masa sehat harus kita persiapkan mencegah terjadinya sakit. Jadi, itu dalil imunisasi," katanya.
Diberitakan, untuk pengadaan vaksin saat ini, pemerintah sudah menerbitkan Keputusan Presiden No. 18 Tahun 2020 tentang Tim Nasional Percepatan Pengembangan Vaksin.
Tim ini diharapkan melakukan penyiapan, pendayagunaan, peningkatan kapasitas serta kemampuan nasional dalam mengembangkan vaksin.
Sebagai pelaksananya dipimpin Lembaga Biologi dan Molekuler Eijkman, bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan dan Kementerian Riset dan Teknologi.
Tugasnya ialah mengembangkan vaksin Merah Putih. Wapres meminta masyarakat memberi dukungan kepada pemerintah.
Dukungan yang perlu diberikan masyarakat adalah untuk semua tahapan persiapan hingga pelaksaanaan vaksinasinya.
Ia juga mengharapkan, masyarakat tidak terpengaruh berita-berita bohong atau hoaks, soal vaksin yang disebarkan pihak tidak bertanggung jawab.
"Masyarakat bisa mengikuti informasi-informasi melalui keterangan resmi yang disampaikan pemerintah. Jangan percaya informasi yang belum terkonfirmasi kebenarannya," imbaunya.
