Legislator NasDem Ingatkan Pemerintah Antisipasi Konflik Thailand-Kamboja

Laporan: Juven Martua Sitompul
Jumat, 25 Juli 2025 | 15:58 WIB
Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini (SinPo.id/ Dok. DPR)
Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini (SinPo.id/ Dok. DPR)

SinPo.id - Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini menyarankan kepada pemerintah untuk menyiapkan langkah antisipatif jika eskalasi konflik Thailand dan Kamboja terus meningkat. Salah satunya, dengan memperkuat sistem deteksi dini regional.

Amelia menyebut bila stabilitas kawasan adalah aset strategis bagi pembangunan nasional dan keamanan negara. Jangan sampai, kata dia, konflik bilateral negara tetangga berkembang menjadi konflik terbuka yang bisa merembet ke negara lain.

"Di sinilah kepemimpinan Indonesia diuji, bukan hanya sebagai penengah, tapi juga sebagai penjaga perdamaian regional," kata Amelia di Jakarta, Jumat, 25 Juli 2025.

Dia mengatakan Indonesia melalui jalur diplomasi damai, baik secara bilateral maupun dalam kerangka ASEAN, harus mendorong kedua negara untuk menahan diri, membuka dialog, dan mencari solusi damai.

Legislator dari Fraksi Partai NasDem itu mengungkapkan bila Indonesia punya pengalaman panjang sebagai juru damai di kawasan Asia Tenggara, seperti saat menyelesaikan konflik Kamboja pada akhir 1980-an dan dalam penyelesaian krisis Rakhine di Myanmar.

Di sisi lain, dia menyatakan bila pemerintah perlu meningkatkan koordinasi dengan negara-negara ASEAN lainnya, dan mempersiapkan skenario evakuasi WNI di kawasan terdampak jika situasi memburuk.

"Termasuk dampak yang ditimbulkan terutama soal arus pengungsi, bauran ideologi dan faktor ekonomi," katanya.

Sebagai negara terbesar di ASEAN dan pendiri utama organisasi, Amelia memanfang Indonesia memiliki tanggung jawab moral dan strategis untuk terus menjaga stabilitas kawasan Asia Tenggara.

Dia menilai ketegangan yang terjadi antara Thailand dan Kamboja saat ini harus menjadi perhatian serius, karena berpotensi mengganggu perdamaian regional dan mengancam kerja sama ASEAN yang selama ini dibangun atas dasar konsensus dan non-konfrontasi.

BERITALAINNYA
BERITATERKINI