Pramono: Jakarta Diakui Dunia karena Kebijakan Kolektif Pro Disabilitas
SinPo.id - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengungkapkan, pengakuan internasional terhadap Jakarta dalam hal inklusivitas tidak datang karena peran individu, melainkan karena kebijakan kolektif yang memberi ruang bagi penyandang disabilitas.
Hal ini disampaikan Pramono menanggapi undangan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) kepada Jakarta dalam forum global belum lama ini.
“Jakarta diundang ke PBB bukan karena jagonya Pramono Anung, tetapi karena dianggap memberikan ruang yang cukup baik bagi disabilitas,” ujar Pramono di Jakarta, Selasa, 22 Juli 2025.
Dia menjelaskan, dalam pertemuan dengan sejumlah wali kota dunia, termasuk New York, isu inklusivitas menjadi topik utama. Pembahasan meliputi akses transportasi, perlindungan bagi perempuan pada malam hari, hingga fasilitas penitipan anak (daycare).
Menurut Pramono, Jakarta telah memiliki infrastruktur yang menunjang kebutuhan disabilitas, seperti jembatan penyeberangan orang (JPO) yang ramah kursi roda. Meski begitu, dia mengakui pemerataan fasilitas ini belum merata di semua wilayah.
Selain infrastruktur fisik, kata dia, Jakarta juga menyediakan akses pendidikan inklusif melalui berbagai program bantuan sosial. Di antaranya, Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), yang juga dapat diakses oleh keluarga penyandang disabilitas.
“Kami telah membagi KJP kurang lebih 707.622. Nilainya Rp1,3 triliun lebih. Dan ini satu-satunya di dunia yang membagikan beasiswa dengan nominal Rp300.000–400.000 setiap bulan,” kata Pramono.
Pramono menambahkan, dukungan dari DPRD Jakarta turut memperkuat kebijakan ini agar manfaatnya menjangkau lebih luas.
“Mudah-mudahan dalam kepemimpinan saya satu atau dua tahun ke depan, wajah Jakarta mengalami perubahan. Karena memang saya berkeinginan untuk membangun Jakarta yang lebih baik, lebih ramah,” imbuhnya.
