Kemenkopolkam Usulkan Anggaran 2026 Naik Jadi Rp728,8 Miliar, Fokus Bangun Command Center
SinPo.id - Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenkopolkam) mengusulkan anggaran untuk 2026 naik menjadi Rp728,8 miliar. Kemenkopolkam memperoleh pagu indikatif untuk anggaran tahun 2026 hanya Rp126,5 miliar.
Menkopolkam Budi Gunawan mengatakan angka itu belum mencakup belanja untuk pelaksanaan tugas koordinatif yang menjadi inti daripada mandat Kementerian Koordinator (Kemenko).
"Saat ini belum terdapat untuk alokasi program koordinasi pelaksanaan kebijakan padahal fungsi ini merupakan inti peran Kemenko sebagai pengampu operasional lintas sektor maupun kementerian dan lembaga," kata Budi dalam rapat kerja bersama Banggar DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin, 7 Juli 2025.
Dia menjelaskan bahwa usulan anggaran sebesar Rp728,8 miliar, di antaranya untuk program koordinasi pelaksanaan kebijakan sebesar Rp195,3 miliar. Rinciannya, anggaran untuk koordinasi politik dalam negeri sebesar Rp29 miliar.
Kemudian, koordinasi politik luar negeri Rp23,5 miliar, koordinasi pertahanan negara dan satuan bangsa Rp34,5 miliar, koordinasi keamanan dan ketertiban sebesar Rp41,3 miliar, koordinasi komunikasi informasi dan komunikasi sebesar Rp30 miliar, Kompolnas Rp20 miliar, dan Komisi Kejaksaan Rp12 miliar.
Budi menyatakan usulan anggaran itu diperlukan untuk program dukungan manajemen sebesar Rp533,5 miliar. Dari angka tersebut, Rp250 miliar dibutuhkan untuk membangun Command Center Politik dan Keamanan.
Menurut dia, command center diperlukan oleh Kemenkopolkam dan jajaran, bukan sekadar hanya infrastruktur fisik semata, tapi juga merupakan pusat pengelolaan data dan pemantauan situasi strategis nasional secara real time.
Budi mengatakan tantangan negara saat ini semakin kompleks. Menurut dia, dunia cepat berubah secara simultan, diakibatkan eskalasi konflik, ancaman digital, gangguan ketertiban, hingga tekanan geopolitik regional maupun internasional.
"Command center akan menjadi mata dan otak Kemenkopolkam dan jajarannya dalam memantau mengantisipasi dan mengkoordinasikan lintas kementerian lembaga," katanya.
