Meutya: Industri Gim Harus Lindungi Anak-anak dari Konten Kekerasan
SinPo.id - Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid meminta agar ekosistem industri gim nasional memastikan perlindungan anak dari konten kekerasan.
"Kita ingin industri gim di Indonesia terus tumbuh secara sehat, tetapi pada saat yang sama, kami juga menerima banyak sekali keluhan dari para orang tua tentang konten-konten yang tidak sesuai untuk anak-anak," kata Meutya saat membuka forum Indonesian Woman In Game (IWIG) BeautyPlayConnect di Bandung, ditulis Minggu, 6 Juli 2025.
Meutya menjelaskan, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS).
Regulasi ini mewajibkan setiap penyelenggara sistem elektronik (PSE), termasuk pengembang dan penerbit gim, untuk menerapkan klasifikasi usia secara ketat.
"Kami tidak melarang gim, tetapi kami menunda akses konten kepada pengguna yang belum cukup usia. Ini bukan soal sensor, tapi soal tanggung jawab bersama dalam menciptakan ruang digital yang aman dan sehat," tegasnya.
Politisi Partai Golkar ini mencontohkan bahwa gim dengan tingkat kekerasan atau adiktivitas tinggi hanya bisa diakses oleh pengguna berusia minimal 16 tahun dengan pendampingan orang tua, dan secara mandiri setelah usia 18 tahun. Oleh sebab itu, pentingnya penerapan sistem rating konten melalui Indonesia Game Rating System (IGRS).
Sistem ini memberi acuan bagi orang tua, pemain, dan pelaku industri agar dapat mengenali konten yang sesuai usia dan tahapan perkembangan anak.
"IGRS bukan hanya alat bantu untuk orang tua, tapi juga pelindung bagi industri. Dengan menerapkan klasifikasi usia secara jujur, pengembang dan penerbit bisa menghindari risiko pelanggaran hukum," jelasnya.
Menurut dia, tuntutan terhadap industri gim untuk bertanggung jawab juga tengah menjadi tren global. "Gerakan serupa berlangsung di banyak negara. Indonesia perlu bersiap dengan regulasi yang adil tapi tegas," tukasnya.
