Wamenkop: 92 Kopdes Percontohan di 38 Provinsi Dibiayai Himbara hingga Bank Daerah
SinPo.id - Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantono mengatakan, akan ada 92 Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih di 38 provinsi di Indonesia yang dijadikan sebagai percontohan atau mock-up.
"Ini hasil keputusan rapat pertama untuk memasuki tahap kedua, yaitu tahap operasional," kata Ferry usai Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Satgas Kopdeskel Merah Putih, di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Senin, 30 Juni 2025.
Ferry menjelaskan, tahap pertama (tahap pembentukan) Kopdes Merah Putih dianggap sudah selesai dengan menghasilkan sebanyak 80.400 unit di seluruh Indonesia.
"Jadi, 92 percontohan di 38 provinsi nanti akan di-launching pada 19 Juli 2025, bertepatan dengan launching Kopdes/Kel Merah Putih oleh Presiden Prabowo Subianto di Klaten, Jawa Tengah," ucapnya.
Terkait skema pembiayaan, Koordinator Ketua Plh Satgas Pembentukan Kopdes ini menjelaskan, 92 percontohan Kopdes itu akan dibiayai empat sumber yakni, bank-bank Himbara, Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB), Bank Pembangunan Daerah (BPD), dan Koperasi Simpan Pinjam (KSP).
"Skema pembiayaannya juga tadi sudah diputuskan mengenai Peraturan Menteri Keuangan yang menjadi landasan hukum bagi BUMN yang akan membiayai 92 percontohan Kopdes/Kel Merah Putih," terangnya.
Dengan adanya 92 percontohan di 38 provinsi, lanjut Ferry, artinya akan ada provinsi yang memiliki lebih dari satu Mock-Up Kopdes Merah Putih.
"Sehingga, akan tercipta pemerataan secara kongkrit," ungkapnya.
Ia memastikan, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) akan secepatnya dikeluarkan. Karena akan dijadikan dasar untuk bank-bank Himbara, BPD, dan LPDB, serta KSP, sebagai sumber pembiayaan percontohan ini. "Akan segera keluar aturan PMK sebagai landasan hukum terkait pembiayaan percontohan," katanya.
Bagi Ferry, 92 percontohan Kopdes Merah Putih yang ada di 38 provinsi itu, akan menjadi tempat referensi pembelajaran bagi koperasi desa atau kelurahan yang ada di sekitarnya.
"Kita juga sedang menyiapkan modul-modul pelatihan, termasuk bisnis modelnya, oleh Kementerian Koperasi," ujarnya.
Oleh karena itu, untuk mensukseskan tahap kedua ini, Ferry berharap seluruh pihak terkait untuk menekankan pentingnya bekerja sama lebih baik lagi, hingga menghilangkan ego sektoral masing-masing kementerian dan daerah. "Karena, ini tahap yang perlu kerja keroyokan. Supaya nanti hasil percontohan ini kegiatannya bisa betul-betul bagus dan ideal," kata dia.
