Legislator Gerindra Dukung MoU Kejagung dengan Provider Asal Diawasi Ketat

SinPo.id -  Anggota Komisi III DPR RI Martin Tumbelaka mendukung penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Kejaksaan Agung (Kejagung) dengan empat provider telekomunikasi. Namun, mekanisme penyadapan untuk penegakan hukum harus dilakukan melalui pengawasan ketat.

"Kerja sama ini harus dibarengi dengan mekanisme pengawasan yang ketat untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan tuduhan berbagai pihak terkait privasi data warga negara," kata Martin dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Jumat, 27 Juni 2025.

Dia menggarisbawahi beberapa poin krusial yang perlu diperhatikan, yakni perlindungan hak privasi. Legislator dari Fraksi Partai Gerindra itu mengatakan penyadapan harus benar-benar terbatas pada kasus-kasus pidana berat dan korupsi melalui proses perizinan yang jelas. Hal itu penting untuk memastikan tidak terjadi penyadapan sewenang-wenang.

"Tetapi kita tahu kondisi kejahatan era sekarang itu terutama pencucian uang dan pelacakan buronan itu sangat dinamis. Sementara, penegak hukum kita berkejaran agar pelaku tidak membawa kabur uang negara," kata dia.

Dia mengatakan Kejagung perlu menjaga akuntabilitas prosedural. MoU itu, kata Martin, perlu menjelaskan secara rinci prosedur penyadapan, termasuk mekanisme pelaporan dan evaluasi.

"Transparansi adalah kunci untuk menjaga kepercayaan publik," kata dia.

Martin pun mendorong adanya sinergi antara Kejagung dengan Komnas HAM dan Komisi Informasi untuk memastikan keseimbangan antara kebutuhan penegakan hukum dan perlindungan hak sipil.

Martin menegaskan dukungannya terhadap upaya penegakan hukum. Dia pun mengapresiasi inisiatif Kejagung dalam memerangi kejahatan dengan memaksimalkan penegakan hukum, terutama pemberantasan tindak pidana korupsi.

"Komisi III DPR akan terus melakukan pengawasan terhadap implementasi MoU ini untuk memastikan tidak ada penyimpangan," kata dia.