Menko PMK: Pembangunan Harus Jadi Solusi, Bukan Sumber Bencana Baru

Laporan: Sigit Nuryadin
Sabtu, 28 Juni 2025 | 02:19 WIB
Ilustrasi Kebakaran (SinPo.id/Beritajakarta)
Ilustrasi Kebakaran (SinPo.id/Beritajakarta)

SinPo.id -  Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno mengingatkan pentingnya memasukkan aspek mitigasi bencana dalam setiap perencanaan pembangunan di daerah. Dia menegaskan, pembangunan yang mengabaikan potensi risiko bencana hanya akan memperparah kerentanan masyarakat.

"Setiap langkah pembangunan perlu diawali dengan perhitungan risiko. Jangan sampai kita bangun infrastruktur, tapi justru memperbesar peluang bencana," ujar Pratikno dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, 27 Juni 2025.

Menurut Pratikno, pembangunan seharusnya menjadi bagian dari upaya memperkuat ketangguhan wilayah, bukan justru memperlemah. Dia pun mencontohkan kasus pembangunan jalan yang sering menyebabkan banjir karena tidak dilengkapi dengan sistem drainase yang memadai.

“Kalau jalan dibangun tanpa memperhatikan aliran air dan akhirnya menutup saluran, maka itu bukan pembangunan yang berkelanjutan. Itu kelalaian,” katanya.

Pratikno mengungkapkan, mayoritas bencana yang terjadi di Indonesia berkaitan dengan faktor hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, dan kekeringan. Fenomena tersebut, kata dia, semakin sering terjadi akibat dampak perubahan iklim.

"Kita sedang berhadapan dengan cuaca ekstrem yang makin sulit diprediksi. Ini nyata. Sektor pertanian sangat terdampak, begitu pula aspek kesehatan masyarakat," tutur dia.

Karena itu, dia meminta kepala daerah aktif berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan lintas instansi untuk memastikan bahwa semua kebijakan pembangunan memuat unsur ketahanan terhadap bencana.

“Penting bagi kita semua untuk menanamkan pola pikir bahwa mencegah lebih baik daripada menanggulangi. Pencegahan bencana harus jadi fondasi utama dalam setiap rencana pembangunan,” tegas Pratikno.

Dia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah agar kebijakan pembangunan dapat menjawab tantangan perubahan iklim dan potensi bencana yang menyertainya.

 


 

BERITALAINNYA
BERITATERKINI