Kemensos: Program Sekolah Rakyat Jadi Simbol Kolaborasi Nasional
SinPo.id - Pemerintah pusat memperkuat kolaborasi lintas kementerian dan pemerintah daerah dalam upaya mengentaskan angka putus sekolah lewat program Sekolah Rakyat. Program ini, yang digagas langsung oleh Presiden Prabowo Subianto, kini memasuki tahap ekspansi besar dengan penambahan 100 lokasi baru yang akan dimulai pada Agustus hingga September 2025.
Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial, Robben Rico menegaskan, keberhasilan program ini sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.
“Program Sekolah Rakyat ini bukan semata program Kemensos, ini inisiatif langsung Presiden. Tapi pelaksanaannya tidak akan berhasil tanpa keterlibatan aktif dari pemerintah daerah,” ujar Robben dalam keterangannya, Sabtu, 21 Juni 2025.
Robben mengungkapkan, Presiden Prabowo telah menerbitkan Perpres Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pengentasan Kemiskinan, sebagai payung hukum untuk memperkuat sinergi antar instansi dan wilayah.
"Dalam peraturan tersebut, seluruh kementerian dan kepala daerah diperintahkan untuk berkolaborasi dalam penyelenggaraan Sekolah Rakyat," ungkap dia.
Menurut dia, langkah ini ditempuh setelah data BPS menunjukkan angka anak tidak sekolah masih tinggi di berbagai jenjang: 227 ribu anak usia SD, 499 ribu anak usia SMP, dan sekitar 3,4 juta anak usia SMA tercatat belum atau tidak pernah sekolah.
Robben mengungkapkan pemerintah juga mengidentifikasi kendala utama bukan terletak pada biaya pendidikan, melainkan beban biaya pendukung seperti seragam, transportasi, dan perlengkapan sekolah.
“Banyak yang tidak sekolah bukan karena uang SPP, tapi karena ongkos ke sekolah atau beli seragam. Ini yang coba kita tangani bersama lewat skema yang difasilitasi penuh oleh negara,” kata Robben.
Adapun sebanyak 200 lokasi Sekolah Rakyat kini disiapkan, dengan memanfaatkan Balai Latihan Kerja (BLK) milik Kemnaker dan Pemda. Dia juga menyebut, pemerintah bahkan menggunakan skema pinjam pakai gedung dan menanggung renovasi agar pelaksanaan dapat segera dimulai.
“Dukungan dari para Sekda sangat penting, terutama dalam proses penetapan lokasi, mobilisasi masyarakat, hingga pengelolaan operasional awal,” imbuhnya.
Dia mencontohkan, pada tahap awal, 100 titik Sekolah Rakyat rintisan sudah disiapkan dan akan mulai berjalan pada Juli 2025. Menurutnya, tambahan 100 lokasi lainnya kini dalam proses finalisasi, menyasar daerah dengan angka putus sekolah tertinggi.
Robben menambahkan, model Sekolah Rakyat juga akan mengadopsi konsep terpadu seperti SMA Taruna Nusantara, namun dengan pendekatan inklusif yang menyasar anak-anak dari keluarga miskin.
“Ini bukan proyek mercusuar. Ini langkah nyata untuk memberi akses pendidikan yang setara bagi semua anak Indonesia, tak peduli di mana mereka tinggal,” tandasnya.
