Wamenkop: Kopdes Merah Putih Perwujudan Pak Prabowo Lanjutkan Perjuangan Sang Kakek
SinPo.id - Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantono menjelaskan, dasar Program Pembentukan 80.000 Koperasi Desa/ Kelurahan (Kopdes) Marah Putih yang digagas Presiden Prabowo Subianto salah satunya adalah keinginannya melanjutkan perjuangan sang Kakek, Margono Djojohadikusumo, yang meletakkan dasar pondasi sistem ekonomi Kerakyatan dan Pancasila, yaitu koperasi.
"Jadi saya sekarang mendapatkan satu benang merahnya, kenapa Pak Presiden Prabowo Subianto seperti ingin melanjutkan pemikiran dari Pak Margono Djojohadikusumo, dimana seluruh anggaran dan kebijakan untuk desa-desa disalurkan melalui kegiatan-kegiatan koperasi desa," kata Ferry dalam diskusi "Bangkit Ekonomi Rakyat, Bangkit Koperasi Indonesia" di Tegal, Jawa Tengah, Jumat, 20 Juni 2025.
Ferry menjelaskan, di Banyumas, Margono Djojohadikusumo secara resmi mendirikan koperasi yang pertama kali di Indonesia pada tahun 1900. Menurutnya, Koperasi menjadi salah satu cara bagi bangsa Indonesia untuk menuju kemandirian ekonomi.
"Sementara alat perjuangan untuk melakukan demokrasi ekonomi berbasis pedesaan adalah melalui pembentukan koperasi di desa-desa," ucapnya.
Bagi Ferry, keberadaan koperasi saat ini menjadi alat untuk mengembalikan nilai-nilai ekonomi kerakyatan yang dilemahkan oleh arus globalisasi. Sehingga campur tangan pemerintah menjadi semakin terbatas karena masalah ekonomi mayoritas dijalankan oleh mekanisme pasar bebas.
Akibat dari fenomena tersebut kini tengkulak, middleman hingga rentenir yang menyedot sumber daya masyarakat terutama di desa sehingga semakin melemahkan daya beli masyarakat. Keberadaan Kopdes Putih ini diharapkan dapat memotong mata rantai distribusi sehingga keberadaan tengkulak, rentenir dan middleman tersebut dapat dieliminasi.
"Hari ini saya ingin melaporkan, Alhamdulillah kita sudah membentuk 80.000 Kopdes/ Kel Merah Putih se-Indonesia. Selanjutnya tinggal proses-proses administrasi dan akhir Juni 2025 insya Allah selesai (penerbitan Badan Hukum Koperasi)," kata Ferry.
Selain untuk mendorong kemandirian ekonomi di desa, kehadiran Kopdes diharapkan dapat menjadi jalan pintas pemerintah untuk membangun perekonomian berbasis gotong royong sehingga struktur ekonomi nasional tidak lagi didominasi oleh peran dari swasta atau BUMN. Diakui saat ini aset dari koperasi tertinggal jauh dengan swasta atau BUMN.
"Koperasi ketinggalan dari sisi volume usaha hingga asetnya (dari BUMN dan swasta). Aset koperasi dibandingkan dengan BUMN dan badan usaha swasta tidak ada apa-apanya," tukasnya.
