Legislator Minta Pemerintah Manfaatkan Semua Momentum untuk Dongkrak Daya Beli

Laporan: Galuh Ratnatika
Rabu, 18 Juni 2025 | 11:11 WIB
Ilustrasi. (SinPo.id/Pixabay)
Ilustrasi. (SinPo.id/Pixabay)

SinPo.id - Anggota Komisi XI DPR RI, Bertu Merlas, meminta pemerintah memanfaatkan semua momentum untuk mendongkrak daya beli masyarakat salah satunya dengan paket stimulus ekonomi untuk momentum liburan sekolah.

"Ini [paket stimulus] harus dikawal implementasi di lapangan agar bisa efektif meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional karena momentum libur sekolah biasanya ditandai dengan peningkatan daya beli masyarakat yang cukup signifikan,” kata Bertu, dalam ketetangan persnya, Rabu, 18 Juni 2025.

Ia menilai, saat ini terjadi perlambatan ekonomi yang berdampak langsung pada daya beli masyarakat. Hal itu terlihat dari beberapa momentum seperti Ramadan dan Idul Fitri di mana masyarakat cenderung menahan diri untuk spending money.

“Situasi ini juga dipicu karena ketidakpastian perekonomian global sehingga masyarakat cenderung berhati-hati mengeluarkan uang untuk kebutuhan konsumtif,” ungkapnya.

Dengan demikian, ia berharap berharap situasi tersebut tidak terjadi pada momen libur sekolah, yang biasanya menjadi momentum peningkatan aktivitas ekonomi, terutama di sektor pariwisata dan konsumsi rumah tangga. Sehingga mmomentum tersebut harus dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk menggerakkan roda ekonomi domestik.

Bertu menegaskan pentingnya kolaborasi seluruh pihak untuk memastikan stimulus ekonomi yang telah digulirkan dapat berdampak nyata. Ia berharap, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dapat mempercepat perputaran ekonomi nasional.

“Kami berharap masa liburan sekolah selama sebulan ini benar-benar dimanfaatkan untuk mendorong konsumsi masyarakat. Stimulus yang sudah diluncurkan harus dimaksimalkan dengan dukungan penuh dari semua pihak, agar target pertumbuhan ekonomi bisa tercapai,” tegasnya.

Terakhir, ia juga menekankan pentingnya peran aktif pemerintah daerah dalam mengakselerasi program pemulihan ekonomi. Namun harus tetap berjalan dengan adanya pengawasan dan keterlibatan aktif dari pemerintah pusat dan daerah.

BERITALAINNYA
BERITATERKINI