Muhammadiyah Dukung Prabowo Tuntaskan Sengketa 4 Pulau Aceh-Sumut Secara Bijak
SinPo.id - Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah mendukung Presiden Prabowo Subianto untuk turun tangan menyelesaikan polemik empat pulau Aceh yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri masuk ke Provinsi Sumatera Utara, secara bijaksana dan adil demi keutuhan bangsa. Keempat pulau tersebut yaitu Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Kecil, dan Pulau Mangkir Besar.
"Kami berharap kepada Presiden Prabowo agar masalah keempat pulau yang telah memantik terjadinya dinamika politik tersebut dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya," ujar Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas di Jakarta, Senin, 16 Juni 2025.
Anwar menyampaikan bahwa polemik atas empat pulau itu, telah menimbulkan ketersinggungan dari masyarakat dan Pemerintah Aceh. Padahal, secara historis dan administratif, pulau-pulau itu diyakini oleh banyak pihak, termasuk mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla, merupakan bagian dari Kabupaten Aceh Singkil.
Menurut Anwar, persoalan ini bukan sekadar sengketa administratif, melainkan menyangkut stabilitas nasional.
"Sebab kalau kita gagal menangani masalah ini, maka tidak mustahil akan menimbulkan disintegrasi bangsa dan kita tentu saja tidak mau hal itu terjadi," tegasnya.
Anwar mengingatkan bahwa bangsa ini telah melalui masa-masa kelam konflik bersenjata antara Pemerintah RI dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) selama puluhan tahun. Perjanjian Helsinki yang ditandatangani pada 15 Agustus 2005 silam, menjadi tonggak penting terwujudnya perdamaian di Aceh.
Kesepakatan Helsinki tersebut memberikan dasar kuat bagi otonomi khusus Aceh. Kesepakatan itu menyangkut pemberian otonomi khusus dan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah Aceh, penyelenggaraan pemilihan umum di Aceh.
Lalu, diberikannya amnesti dan reintegrasi anggota GAM ke dalam masyarakat, hingga dilakukannya penarikan pasukan TNI/Polri dan pembentukan Satuan Tugas Pengamanan Aceh.
Anwar juga mengingatkan jika masalah penetapan wilayah ini tidak ditangani dengan tepat, bukan tidak mungkin akan mengganggu harmoni dan stabilitas nasional.
Untuk itu, ia menyerukan kepada seluruh elemen bangsa agar tetap menjaga persatuan, serta mengedepankan dialog dan prinsip keadilan dalam menyelesaikan setiap perbedaan.
"Karena konsistennya kita dalam mematuhi kesepakatan yang ada maka perdamaian di Aceh bisa terwujud dengan baik," tukasnya.
