Jakarta Siapkan Komisi Film Independen, Wagub DKI : Harus Dikelola Profesional
SinPo.id - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI tengah mempersiapkan pembentukan Komisi Film sebagai langkah serius menjadikan Jakarta sebagai kota sinema.
Wakil Gubernur (Wagub) DKI, Rano Karno menyampaikan, komisi ini diproyeksikan tidak berada di bawah pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), melainkan dikelola secara independen oleh para profesional.
“Dia harus menjadi lembaga sendiri, tapi yang jelas bukan BUMD. Dia harus dikelola oleh profesional,” kata Rano di Jakarta, Minggu, 15 Juni 2025.
Menurut dia, profesionalisme dalam pengelolaan sangat penting agar Komisi Film Jakarta mampu bekerja secara adaptif, inovatif, dan mampu bersaing secara global.
Dia juga membuka kemungkinan lembaga ini akan berbentuk BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) atau melalui skema investasi seperti Indonesia Investment Authority (INA).
“Ada dua sistem. Bisa BLUD atau lembaga pengelola investasi. Yang penting, tidak birokratis, tidak kaku,” ungkap diam
Adapun pembentukan komisi ini menjadi bagian dari rencana jangka menengah Pemprov DKI dalam membangun industri film sebagai bagian dari ekonomi kreatif. Dalam penyusunan program, Rano menyebut Bappeda telah memasukkan pengembangan sektor perfilman ke dalam rancangan RPJMD mendatang.
Selain itu, Rano juga menekankan pentingnya Jakarta memiliki lembaga setara Komisi Film seperti yang dimiliki banyak kota besar di dunia.
“Kalau pernah dengar Oscar, mereka sempat datang ke Indonesia, saya sempat ngobrol sedikit, dan mereka pun siap bantu Jakarta bentuk komisi film,” kata Rano.
"Langkah ini dianggap penting untuk mempermudah produksi film, promosi kota sebagai lokasi syuting, hingga mendukung kemitraan internasional," tandasnya.
