PDI Perjuangan Desak Pemerintah RI Dorong Sanksi Ekonomi untuk Israel Lewat PBB

Laporan: Tim Redaksi
Minggu, 15 Juni 2025 | 02:13 WIB
PBB
PBB

SinPo.id -  Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) menilai Pemerintah Indonesia perlu mengambil sikap tegas atas agresi militer yang terus dilakukan oleh Israel terhadap sejumlah negara. Lewat pernyataan resmi, PDI Perjuangan mendesak agar Indonesia mendorong negara-negara Konferensi Islam dan ASEAN untuk memberikan sanksi ekonomi langsung kepada Israel melalui mekanisme Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Ketua DPP PDI Perjuangan, Said Abdullah, menyampaikan bahwa Israel telah berulang kali melakukan serangan terbuka terhadap setidaknya enam negara, yakni Palestina, Lebanon, Iran, Yaman, Suriah, dan Irak.

“Jika diakumulasi, telah ribuan kali Israel melakukan serangan terhadap enam negara tersebut dan tidak mendapat sanksi apa pun dari PBB,” ujar Said dalam keterangannya, Jumat 14 Juni 2025.

Serangan terbaru Israel terhadap fasilitas nuklir Iran turut dikecam keras oleh PDI Perjuangan. Tindakan sepihak itu dianggap melanggar Pasal 4 Paragraf 2 Piagam PBB, karena menyerang negara berdaulat dan berpotensi memicu perang nuklir di kawasan Timur Tengah.

“Ini bukan sekadar konflik regional, tetapi ancaman serius bagi perdamaian dunia dan kemanusiaan global,” tegasnya.

PDI Perjuangan mendorong pemerintah RI mengajukan peta jalan damai Timur Tengah kepada Majelis Umum, Dewan Keamanan, dan Sekjen PBB sebagai bagian dari solusi jangka panjang.

Tak hanya itu, Said meminta Pemerintah Indonesia mengajak Sekretaris Jenderal PBB untuk menggunakan Pasal 99 Piagam PBB, yang memberi wewenang kepada Sekjen untuk memanggil Dewan Keamanan dan memperingatkan adanya ancaman perdamaian dunia.

Sebagai bentuk solidaritas kemanusiaan, PDI Perjuangan juga mendorong agar Indonesia memimpin inisiatif pemutusan hubungan diplomatik dan perdagangan dengan Israel, bersama negara-negara anggota Konferensi Islam dan ASEAN.

“Indonesia bahkan bisa mendorong agar Israel dikeluarkan dari keanggotaan PBB melalui Sidang Majelis Umum,” ujar Said menutup pernyataannya.

BERITALAINNYA
BERITATERKINI