Pemprov DKI: Pembangunan Tanggul Rob di Muara Angke Tak Ganggu Permukiman Warga
SinPo.id - Dinas Sumber Daya Air (SDA) Pemprov DKI memastikan proyek pembangunan tanggul mitigasi rob di kawasan pesisir Muara Angke, Jakarta Utara, tidak akan menyebabkan relokasi, karena konstruksi tanggul memanfaatkan badan jalan yang sudah ada.
Hal tersebut karena proyek pembangunan ini, mengusung pendekatan desain inovatif yang ramah terhadap permukiman warga.
Ketua Subkelompok Pengendalian Rob dan Pengamanan Pesisir Pantai Dinas SDA, Achmad Daeroby, pembangunan dilakukan tanpa menambah luas lahan baru atau menggusur rumah warga.
“Kami menggunakan jalan eksisting sebagai lokasi konstruksi. Jadi, tidak ada bangunan warga yang terdampak langsung maupun dipindahkan,” ujar Achmad di Jakarta, Jumat, 13 Juni 2025.
Menurut dia, desain tanggul ini mengintegrasikan fungsi perlindungan rob dengan infrastruktur jalan, yakni dengan meninggikan badan jalan agar bisa menahan limpasan air laut.
"Strategi ini dinilai lebih efisien dan minim konflik sosial karena tidak mengganggu aktivitas masyarakat sekitar," ungkap dia.
Achmad juga menyampaikan, langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menanggulangi dampak perubahan iklim di wilayah pesisir secara berkelanjutan dan inklusif.
“Kami berupaya menyeimbangkan kebutuhan teknis dengan aspek sosial. Proyek ini diharapkan menjadi model mitigasi rob yang adaptif dan bisa diterapkan di wilayah pesisir lain,” tandasnya.
Seperti diketahui, Pemprov DKI mulai menggarap proyek pembangunan tanggul mitigasi banjir rob di kawasan pesisir Muara Angke, Jakarta Utara. Proyek ini menargetkan pembangunan tanggul sepanjang 1,4 kilometer dengan anggaran sebesar Rp52 miliar, rampung pada Desember 2025.
Gubernur DKI, Pramono Anung mengatakan, keberhasilan pembangunan tak hanya bergantung pada pengerjaan teknis, melainkan juga pada komunikasi intensif dengan warga yang terdampak.
“Kami menyadari, proyek ini menyentuh langsung kehidupan warga. Jadi, pendekatannya tidak bisa sekadar administratif. Harus dialog, harus terbuka,” ujar Pramono di Jakarta, Kamis, 12 Juni 2025.
