Jaga Stabilitas Harga, Bapanas Percepat Penyaluran Bantuan Beras ke 18,3 Juta Keluarga

Laporan: Tio Pirnando
Rabu, 11 Juni 2025 | 17:11 WIB
Ilustrasi masyarakat menerima bantuan bantuan beras 10 Kg per bulan. (SinPo.id/dok. Bapanas)
Ilustrasi masyarakat menerima bantuan bantuan beras 10 Kg per bulan. (SinPo.id/dok. Bapanas)

SinPo.id - Badan Pangan Nasional (Bapanas) akan mempercepat penyaluran bantuan pangan Beras sebanyak 10 kg per bulan kepada 18,3 juta keluarga penerima manfaat. Hal ini dalam rangka menjaga stabilitas harga beras di tengah dinamika harga yang terjadi di berbagai daerah. 

Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan I Gusti Ketut Astawa menjelaskan, proses verifikasi dan finalisasi anggaran saat ini tengah diselesaikan agar distribusi segera dimulai setelah anggaran tersedia secara resmi.

"Bantuan pangan beras ini bukan hanya upaya menjaga keterjangkauan pangan bagi seluruh masyarakat khususnya masyarakat miskin, tetapi juga bagian dari strategi stabilisasi sosial yang diharapkan dapat membantu masyarakat menghadapi fluktuasi harga," kata Ketut dalam keterangannya, Rabu, 11 Juni 2025. 

Menurut Ketut, pemerintah selalu bertindak cepat terukur demi menjaga keterjangkauan harga pangan bagi masyarakat. Dalam pencermatan, beberapa waktu terakhir, berdasarkan data panel harga pangan, terdapat peningkatan harga di sejumlah kabupaten/kota, dengan beberapa wilayah, terutama di Indonesia Timur, menunjukkan harga yang berada di atas Harga Eceran Tertinggi (HET). 

Dimana, rata-rata harga beras di wilayah zona III (Maluku dan Papua) tercatat sebesar Rp19.634 per kilogram, mengalami sedikit kenaikan 0,29 persen dibandingkan Mei 2025. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan kondisi pasokan antarwilayah yang memerlukan penanganan khusus.

Oleh karena itu, selain penyaluran beras 10 Kg per bulan, pemerintah juga mempercepat Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Distribusi beras medium yang berasal dari stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) akan difokuskan ke wilayah yang harga berasnya melampaui HET dan tidak sedang dalam masa panen. Wilayah Indonesia Timur menjadi prioritas utama karena tingkat kebutuhan yang relatif tinggi.

"Kami bergerak berdasarkan data panel harga harian untuk melakukan intervensi stabilisasi melalui penyaluran beras SPHP. Langkah cepat ini penting agar masyarakat tetap bisa mengakses beras dengan harga yang wajar," ucapnya.

Berikutnya, Bapanas terus menggencarkan Gerakan Pangan Murah (GPM). Hingga pekan kedua Juni, tercatat 288 kegiatan GPM telah dilaksanakan, mencakup kegiatan nasional maupun lokal di 17 provinsi dan 99 kabupaten/kota.

Di sisi distribusi, perbaikan sistem pencatatan stok dan transaksi di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC) juga menjadi fokus. Bapanas mendorong optimalisasi pelaporan untuk meningkatkan transparansi dan keakuratan data. Food Station juga diminta untuk meningkatkan intensitas pasar murah serta memperkuat sistem pelacakan distribusi secara real time.

"Dengan berbagai langkah yang telah dan akan dijalankan, Bapanas optimistis harga pangan, khususnya beras, dapat dikendalikan dengan baik dalam waktu dekat. Kunci keberhasilan ada pada kolaborasi lintas kementerian/lembaga, sinergi dengan pemerintah daerah, serta partisipasi aktif masyarakat," tukasnya. 

BERITALAINNYA
BERITATERKINI