DPR: Hilirisasi Harus Kedepankan Keberlanjutan dan Keadilan Ekologis
SinPo.id - Anggota Komisi XII DPR RI Meitri Citra Wardani mengatakan, pelaksanaan hilirisasi yang menjadi langkah strategis menuju kemandirian ekonomi dan ketahanan energi nasional, harus tetap mengedepankan keberlanjutan dan keadilan ekologis.
Namun, ia mendukung kebijakan hilirisasi Presiden Prabowo Subianto dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan keberlanjutan ekosistem. Karena Indonesia harus bisa maju secara industri tanpa mengorbankan alamnya sendiri.
“Hilirisasi harus dijalankan secara partisipatif, transparan, dan berdasarkan pemetaan ekologis yang akurat. Aspek-aspek ini harus menjadi perhatian utama pemerintah," kata Meitri, dalam keterangan persnya, dikutip Rabu, 11 Juni 2025.
Ia pun meminta pemerintah untuk konsisten menegakkan hukum dan bertindak tegas terhadap perusahaan tambang yang terbukti melanggar izin dan mencemari lingkungan.
Selain itu, pemerintah harus mengevaluasi seluruh izin pertambangan di wilayah konservasi, serta melaksanakan praktik baik yang melibatkan masyarakat lokal dan lembaga adat dalam setiap keputusan yang berdampak pada ruang hidup mereka.
Pemerintah juga tidak boleh berkompromi dengan perusahaan yang terbukti merusak lingkungan, apalagi di kawasan yang secara hukum wajib dilindungi.
“Hilirisasi adalah jalan untuk mensejahterakan rakyat, bukan melukai alam. Pembangunan yang adil adalah pembangunan yang menjaga warisan lingkungan hidup bagi generasi mendatang,” ungkapnya.
Meski demikian, Meitri mengapresiasi keberanian Prabowo untuk menghentikan aktivitas tambang yang terbukti mencemari lingkungan dan merugikan komunitas lokal sebagai wujud keberpihakan terhadap masa depan bumi Indonesia.
