Terima Kunjungan COIL, BKSAP DPR Sepakat Kolaborasi Perkuat Kapasitas Legislatif

Laporan: Galuh Ratnatika
Rabu, 11 Juni 2025 | 08:47 WIB
Ketua BKSAP DPR RI Mardani Ali Sera, menerima kunjungan COIL di Gedung DPR RI. (SinPo.id/Tim Media)
Ketua BKSAP DPR RI Mardani Ali Sera, menerima kunjungan COIL di Gedung DPR RI. (SinPo.id/Tim Media)

SinPo.id - Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Mardani Ali Sera, sepakat untuk berkolaborasi dengan Congressional Office for International Leadership (COIL) Amerika Serikat untuk memperkuat kapasitas legislatif.

Hal itu ia sampaikan usai menerima kunjungan COIL di Gedung DPR RI. Adapun peningkatan kapasitas tersebut dilakukan melalui pelatihan dan pertukaran pengalaman langsung di Amerika Serikat, yang akan dilaksanakan pada September 2025, dengan biaya sepenuhnya ditanggung pihak COIL.

Mardani pun mengapresiasi inisiatif yang diusung COIL dan menegaskan pentingnya kesempatan ini dalam memperkuat kapasitas serta memperluas wawasan anggota parlemen Indonesia.

“Kami menyambut baik kolaborasi ini sebagai peluang strategis untuk memperdalam pemahaman mengenai praktik-praktik terbaik dalam bidang demokrasi, penguatan hubungan antara anggota parlemen dan masyarakat, serta pengelolaan isu-isu global seperti perubahan iklim dan tata kelola sumber daya air bersih,” kata Mardani dalam keterangan persnya, Rabu, 11 Juni 2025.

Ia juga mengusulkan agar komposisi delegasi tidak hanya melibatkan anggota muda, namun juga anggota senior DPR RI, sehingga pertukaran pengalaman dan pengetahuan dapat berjalan secara lebih menyeluruh.

Selain itu, Mardani menekankan pentingnya pembelajaran terkait penguatan demokrasi, khususnya dalam membangun hubungan yang efektif antara anggota parlemen dan masyarakat akar rumput, serta pengelolaan aspirasi publik secara produktif pasca pemilihan umum.

Sehingga melalui kolaborasi ini, ia berharap hubungan bilateral antara parlemen Indonesia dan Amerika Serikat dapat semakin erat, serta memberikan kontribusi nyata dalam penguatan demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang inklusif dan berkelanjutan.

BERITALAINNYA
BERITATERKINI