Gubernur Newsom Gugat Trump soal 2.000 Garda Nasional Dikerahkan ke Los Angeles
SinPo.id - Ketegangan antara pemerintah negara bagian California dan pemerintah federal memuncak pada Senin 9 Juni 2025, setelah Presiden AS Donald Trump memerintahkan pengerahan 2.000 tentara Garda Nasional ke Los Angeles. Langkah tersebut diambil sebagai tanggapan atas gelombang protes keimigrasian yang terjadi sejak akhir pekan.
Gubernur California Gavin Newsom menanggapi perintah itu dengan keras. Lewat akun media sosial X, ia mengatakan telah diberitahu langsung soal pengerahan tambahan pasukan ke wilayahnya.
“Saya baru saja diberi tahu bahwa Trump akan mengerahkan 2.000 tentara Garda Nasional ke L.A.,” tulis Newsom.
Newsom menuding langkah Trump tidak berkaitan dengan keselamatan publik, melainkan sekadar unjuk kekuasaan yang melanggar hukum. Ia menyebut sebagian besar pasukan yang dikerahkan tidak dibekali dengan makanan, air, atau tugas yang jelas.
“Ini bukan tentang keselamatan publik. Ini tentang memuaskan ego presiden yang berbahaya. Ini gegabah. Tidak ada gunanya. Dan tidak menghormati pasukan kita,” ujar Newsom dalam pernyataannya.
Sebagai respons, Newsom mengumumkan gugatan terhadap pemerintah federal. Ia menilai pengerahan pasukan Garda Nasional tanpa persetujuan negara bagian adalah ilegal dan melanggar konstitusi.
“Kami menggugat Donald Trump. Ini krisis yang dibuat-buat. Dia menciptakan ketakutan dan teror untuk mengambil alih milisi negara,” tegasnya.
Sebelumnya, protes pecah pada Jumat (6/6) setelah agen Imigrasi dan Bea Cukai (ICE) menggerebek sejumlah bisnis lokal dan menahan ratusan imigran yang diduga ilegal. Aksi tersebut memicu gelombang demonstrasi dan bentrokan di beberapa titik Los Angeles.
Pemerintah federal menyebut langkah itu sebagai bagian dari upaya keras untuk menindak imigrasi ilegal. Menteri Pertahanan Pete Hegseth mengatakan, sebanyak 700 Marinir dari Camp Pendleton juga telah dikerahkan untuk membantu Garda Nasional memulihkan ketertiban.
Ketegangan ini semakin memicu kontroversi menjelang pemilu, di tengah isu sensitif seputar penegakan hukum, imigrasi, dan penggunaan kekuatan militer di dalam negeri.
