Gregetan, Bamsoet Ingatkan Pemerintah Jangan Sampai Ada Klaster COVID Pilkada

sinpo, JAKARTA - Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) mendorong pemerintah agar bijak dalam mengambil setiap keputusan serta kebijakan terkait pelaksanaan Pilkada 2020.

Bamsoet menegaskan, jika pemerintah bersikeras melangsungkan Pilkada, maka harus memastikan bahwa pelaksanaanya tidak akan menjadi kluster baru penyebaran COVID-19.

"Penyelenggaraan Pilkada 2020 sangat berpotensi menimbulkan kerumunan massa dan mobilitas yang tinggi bagi calon kepala daerah," katanya di Jakarta, Senin (5/10/2020).

Selian itu, ia mengimbau para calon kepala daerah beserta para pendukungnya untuk mematuhi protokol kesehatan yang berlaku.

"Serta meniadakan kegiatan dan aktivitas yang dapat menimbulkan kerumunan massa," tuturnya.

MPR menilai bahwa saat ini pemberian sanksi kepada pelanggar bukanlah hal yang harus diutamakan, namun keselamatan dan kesehatan masyarakat yang harus menjadi prioritas.

"Serta tidak ada lagi calon kepala daerah, pendukungnya, hingga penyelenggara Pilkada yang melanggar protokol kesehatan," tegasnya.

Terakhir, ia mendorong pemerintah, dalam hal ini Kemendagri, untuk tegas dalam mengambil kebijakan dan keputusan penindakan terhadap pelanggarnya.

"Bila korban COVID-19 dan pelanggar protokol kesehatan dalam tahapan Pilkada 2020 ini masih terus meningkat, maka perlu dipertimbangkan untuk menunda penyelenggaraannya," pungkasnya.

Sebagaimana diberitakan, rencana pelaksanaan Pilkada di tengah pandemi oleh pemerintah terus menjadi sorotan publik.

Hal ini menyusul laporan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menyebut ada tiga kandidat calon kepala daerah yang meninggal dunia akibat terpapar Corona.

Mereka antara lain calon Bupati Berau yakni Muharram, calon Walikota Bontang yakni Adi Darma dan calon Bupati Bangka Tengah yakni Ibnu Soleh.