Temukan Pungli Safari Wukuf, BP Haji: Kok Tega Perdayakan Orang Tua

Laporan: Tio Pirnando
Senin, 09 Juni 2025 | 15:52 WIB
Dahnil Anzar melakukan kunjungan khusus ke hotel transit jemaah safari wukuf. (SinPo.id/dok. BP Haji)
Dahnil Anzar melakukan kunjungan khusus ke hotel transit jemaah safari wukuf. (SinPo.id/dok. BP Haji)

SinPo.id - Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) RI Dahnil Anzar Simanjuntak, menemukan dugaan pungutan liar (pungli) terhadap jemaah haji, khususnya lansia, dalam layanan safari wuquf. Dugaan ini ditemukan setelah ia mendapat cerita saat mendatangi sejumlah hotel transit yang jadi tempat persinggahan jemaah  menjalani safari wukuf.

"Ada yang nabung jual sawah, jual motor, bertahun-tahun demi bisa berhaji. Kok tega-teganya memperdaya orang tua kita seperti ini," kata Dahnil dalam keterangannya, Senin, 9 Juni 2025.

Adapun safari wukuf merupakan program yang disiapkan khusus bagi jemaah lansia, disabilitas, dan berisiko tinggi (risti) yang butuh perawatan intensif. Saat wukuf di Arafah, jemaah dibawa dari hotel transit menggunakan ambulans. Di sana, jemaah hanya berdiam sebentar lalu kembali ke hotel transit untuk kembali menjalani perawatan.

Kali ini, Dahnil datang ke salah satu hotel di kawasan Aziziyah, Makkah, dan sempat berdialog dengan jemaah. Di sana, terungkap adanya dugaan pungutan liar yang dibebankan kepada jemaah untuk layanan safari wukuf dan badal ibadah.

"Safari wukuf itu gratis. Kalau ada yang meminta bayaran, itu artinya bohong dan penipuan," kata Dahnil.

Mantan Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah ini menyayangkan masih adanya oknum-oknum tak bertanggung jawab  tega memanfaatkan ketidaktahuan jemaah. Padahal mereka telah berjuang keras untuk berhaji.

Selain dugaan pungli, Dahnil juga menyoroti persoalan mendasar dalam pelaksanaan haji. Yaitu, penetapan istitha'ah atau kemampuan jemaah secara kesehatan untuk menunaikan ibadah haji.

Dahnil menjelaskan, dari data awal hotel transit di Aziziyah,, seharusnya menampung sekitar 2.000 jemaah lansia, disabilitas, dan risti. Namun kenyataannya, hanya sekitar 500 orang yang tertampung.

Untuk itu, ia mengingatkan agar tidak ada pihak yang memaksakan jemaah berangkat bila secara medis tidak layak. Selain membahayakan keselamatan jemaah, kondisi ini membuka celah eksploitasi, baik secara pelayanan maupun finansial.

"Saya minta para pejabat di Badan Penyelenggara Haji betul-betul melihat kondisi riil jemaah di lapangan, bukan hanya di atas kertas. Komitmen kita ke depan adalah membereskan persoalan ini," tegasnya.

Dia berharap dilakukan evaluasi menyeluruh agar ke depan jemaah haji Indonesia yang berangkat benar-benar memenuhi syarat istitha'ah secara fisik dan mental, serta terhindar dari praktik manipulatif maupun rente.

"Tahun depan, penyelenggaraan haji harus bebas dari praktik rente. Ini komitmen kami. Kami ingin pelayanan haji semakin bersih, profesional, dan memuliakan jemaah,” tutupnya.

BERITALAINNYA
BERITATERKINI