Insiden Gunung Kuda, Legislator Minta Usut Oknum yang Terlibat

SinPo.id - Anggota Komisi III DPR RI Abdullah menyoroti insiden longsor yang merenggut 21 nyawa pekerja tambang di kawasan Gunung Kuda, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Menurutnya, penanganan hukum harus menyasar seluruh pihak yang terlibat, termasuk pejabat daerah dan aparat pengawas yang diduga melakukan pembiaran.

"Kalau ada aparat atau pejabat yang tahu tapi membiarkan, itu harus diproses juga. Jangan cuma pengusaha tambang yang dikorbankan, sementara yang mestinya menjaga malah cuci tangan," ujar Abdullah dikutip dari laman Parlementaria, Sabtu, 7 Juni 2025.

Abdullah menilai peristiwa ini bukan sekadar kecelakaan kerja biasa, melainkan cerminan lemahnya sistem pengawasan penegakan hukum di bidang pertambangan.

"Ini bukan cuma soal satu-dua orang lalai. Yang terjadi di Gunung Kuda menunjukkan betapa lemahnya otoritas dalam menegakkan aturan di lapangan," kata Abdullah.

Abdullah menekankan pentingnya menjaga prinsip keadilan dalam penegakan hukum. Ia menyebut ketimpangan dalam proses hukum bisa merusak kepercayaan publik terhadap institusi negara.

"Kita tidak sedang bicara tambang legal atau ilegal saja. Kita bicara tentang nyawa orang, tanggung jawab negara, dan integritas aparat hukum. Hukum tidak boleh tajam ke bawah, tumpul ke atas. Itu prinsip yang harus dijaga," ujar dia.

Abdullah juga mendorong Pemerintah dan aparat penegak hukum melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sektor pertambangan. Khususnya, terkait perizinan dan mekanisme pengawasan.

"Kita butuh reformasi pengawasan tambang. Kalau model sekarang dibiarkan, kasus seperti Gunung Kuda bisa terulang di daerah lain,” jelasnya.