Yorrys Raweyai: Perlu Pertimbangan Pemda Dalam Penanganan Konflik di Papua
SinPo.id - Wakil Ketua DPD RI Yorrys Raweyai menilai penanganan konflik di Papua yang dilakukan pemerintah pusat perlu pertimbangan pemerintah daerah (pemda) dan elemen masyarakat.
Menurut dia, eskalasi kekerasan antara aparat keamanan dengan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) yang makin meningkat telah berdampak pada situasi sosial kemasyarakatan yang tidak kondusif.
"Penambahan aparat nonorganik seharusnya berdasarkan pertimbangan masyarakat dan pemerintah daerah sebab merekalah yang paling mengerti kondisi dan kebutuhan masyarakat," kata Yorrys saat dikonfirmasi dari Jakarta, Kamis, 5 Juni 2025.
Pada masa reses ini, dia mengunjungi Papua Tengah guna menyerap aspirasi dari berbagai kalangan. Senator asal daerah pemilihan (Dapil) Papua Tengah itu mengatakan bahwa konflik bersenjata di Kabupaten Puncak, Puncak Jaya, Intan Jaya, Paniai, dan Dogiyai menyebabkan ketakutan.
Atas dasar itu, dia berharap seluruh unsur pemerintahan daerah bekerja sama, bersinergi, dan berkolaborasi dalam menangani masalah Papua Tengah. Dari kolaborasi itu, kata dia, unsur pemerintahan daerah dapat memberikan masukan yang terbaik bagi pemerintah pusat.
Di sisi lain, Yorrys mengatakan konflik yang saat ini berlangsung adalah akumulasi dari berbagai persoalan yang sudah berlangsung sekian lama.
"Pemerataan kesejahteraan, pemenuhan rasa keadilan bagi masyarakat Papua yang selama ini tidak merasakan kesamaan hidup di wilayah NKRI, adalah persoalan akut yang memerlukan solusi cepat," katanya.
Menurut dia, pemekaran daerah di Bumi Cenderawasih sejatinya harus menjadi solusi efektif untuk membuka isolasi dalam rangka membangun peradaban. Secara umum, banyak persoalan yang masih menjadi pekerjaan rumah yang besar bagi Papua setelah pemekaran.
"Jangan sampai pemekaran itu menimbulkan masalah baru dan membebankan masa depan Papua," kata Yorrys.
