Ketua DPR Minta Ada Evaluasi Mendalam Pasca Pelaksanaan Haji Tahun Ini
SinPo.id - Ketua DPR RI Puan Maharani, meminta adanya evaluasi secara mendalam pasca pelaksanaan haji tahun ini. Menurutnya, penerapan sistem baru multi syarikah oleh Arab Saudi, harus jadi momentum perbaikan layanan haji.
Pihaknya juga akan meminta laporan lengkap dari Kementerian Agama dan mitra terkait, termasuk dari unsur Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH)dan petugas lapangan, sebagai dasar dalam menyusun kebijakan haji ke depan.
“Berbagai evaluasi juga telah diberikan Timwas Haji DPR sebagai antisipasi hambatan selama proses pelaksanaan ibadah haji," kata Puan, dalam keterangan persnya, dikutip Kamis, 5 Juni 2025.
"DPR berkomitmen memastikan seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah haji dengan sebaik-baiknya,” lanjutnya.
Sementara terkait ribuan calon jemaah haji furoda yang gagal berangkat ke Tanah Suci lantaran visanya tidak terbit, Puan menyatakan DPR akan ikut mengawal persoalan tersebut. Pasalnya, hal itu merupakan hak prerogatif dari kerajaan Arab Saudi.
Meski demikian, Pihaknya menyatakan DPR RI akan berkomitmen untuk memastikan penyelenggaraan ibadah haji semakin berkualitas, akuntabel, dan berpihak pada jemaah.
"Kami akan meminta Komisi terkait yakni Komisi VIII DPR untuk mengawal persoalan ini. Kami akan memastikan semua pihak mendapat perlindungan, baik dari jemaah dan pengusaha travel yang dirugikan," jelasnya.
Terakhir, Puan berpesan kepada seluruh jemaah haji Indonesia yang berada di Tanah Suci, untuk selalu waspada, menjaga kesehatan serta beribadah dengan aman dan nyaman.
“Semoga seluruh jemaah haji Indonesia dapat menjalani puncak ibadah haji dengan khusyuk, sehat, dan aman. Kami mendoakan agar semua ibadah diterima oleh Allah SWT dan para jemaah kembali ke tanah air dalam keadaan mabrur dan selamat," tutup Puan.
Diketahui, tahun ini Pemerintah Arab Saudi menerapkan sistem baru dalam pelayanan haji, yaitu multi syarikah, di mana pengorganisasian jemaah selama di Armuzna tidak lagi berdasarkan kloter, melainkan disusun dalam kafilah oleh pihak syarikah bekerja sama dengan PPIH.
Sistem baru tersebut menuntut koordinasi yang lebih intensif dan fleksibilitas tinggi dari petugas Indonesia di lapangan. Sehingga setiap petugas perlu memahami perubahan alur dan peran dengan cermat, terutama karena tugas kloter hanya sampai masa persiapan murur.
