Singgung Ketimpangan Anggaran, Legislator Demokrat Sebut RUU Sisdiknas Harus Adaptif
SinPo.id - Anggota Komisi X DPR RI Sabam Sinaga menegaskan pentingnya Revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas). Salah satunya, untuk merespons berbagai tantangan dan ketimpangan dalam dunia pendidikan.
Demikian disampaikan Sabam dalam Forum Legislasi yang digagas Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) bekerja sama dengan Biro Pemberitaan DPR bertajuk 'RUU Sisdiknas untuk Sistem Pendidikan yang Inklusif dan Berkeadilan.
Sabam menyoroti sejumlah persoalan mulai dari intimidasi terhadap guru, kasus perundungan terhadap siswa, ketimpangan sarana dan prasarana pendidikan, hingga disparitas kompetensi antarwilayah. Menurutnya, fenomena itu mencerminkan urgensi pembaruan UU Sisdiknas agar lebih adaptif terhadap dinamika zaman.
"Kita sering mendengar intimidasi terhadap guru, bullying terhadap siswa, hingga fasilitas pendidikan yang tidak merata di wilayah 3T. Ini menjadi salah satu faktor pendorong perlunya revisi UU," kata Sabam di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, 3 Mei 2025.
Legislator dari Fraksi Partai Gerindra itu juga berpandangan jika putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sekolah swasta gratis sebagai momen penting yang perlu dikaji secara mendalam dalam penyusunan ulang UU Sisdiknas. Dia menyebut keputusan itu berimplikasi langsung terhadap struktur pembiayaan pendidikan nasional.
Sabam mengungkapkan pembiayaan pendidikan perlu direkonstruksi karena postur anggaran yang tersebar tidak merata. Dalam hasil kajian Komisi X DPR RI, kata dia, ditemukan ketimpangan signifikan dalam alokasi anggaran antar-kementerian.
"Biaya negara terhadap satu mahasiswa di kementerian/lembaga tertentu bisa mencapai 14 kali lipat dibandingkan dengan mahasiswa di perguruan tinggi negeri atau swasta biasa. Ini menunjukkan adanya ketidakadilan distribusi anggaran," katanya.
Dia juga mempertanyakan urgensi lembaga non-teknis yang menyelenggarakan program studi serupa dengan yang sudah ditawarkan oleh perguruan tinggi negeri dan swasta, misalnya keberadaan Poltekkes di bawah Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Dia menilai hal itu perlu dikaji ulang karena tumpang tindih dengan lembaga pendidikan lain yang sudah tersedia.
Dalam forum tersebut, Sabam turut menyinggung program unggulan Presiden Prabowo Subianto, yaitu Makan Bergizi Gratis (MBG) di sekolah. Dia menilai program ini bisa menjadi instrumen penting untuk menekan angka stunting dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di masa depan.
"Sekolah menjadi titik fokus program makan bergizi gratis. Ini momen penting untuk memperbaiki kualitas generasi mendatang. Mungkin perlu ada instrumen pengukuran, seperti UKS, untuk mengevaluasi dampak nyata terhadap penurunan stunting," ucapnya.
Sabam mengakhiri pernyataannya dengan menekankan bahwa seluruh aspek tersebu, baik penguatan institusi pendidikan, keadilan anggaran, hingga pengembangan kualitas SDM, harus menjadi fokus utama dalam proses revisi UU Sisdiknas.
