DPR Desak Perbaikan Manajemen Haji: Jemaah RI Layak Layanan Setara ONH Plus
SinPo.id - Wakil Ketua DPR RI sekaligus Anggota Timwas Haji DPR RI Adies Kadir mendorong manajemen anggaran haji yang lebih efisien dan terukur. Efisiensi manajemen penting agar jemaah haji mendapatkan kualitas fasilitas yang baik, atau setara dengan negara-negara Asia lainnya, bahkan mendekati standar layanan haji khusus (ONH Plus).
Ini disampaikan Adies dalam RDP dan RDPU dengan mitra kerja terkait haji, di Alqimma Hall, Makkah Arab Saudi, Senin, 2 Mei 2025.
"Ada satu hal memang yang cukup membuat kita miris, ternyata fasilitas haji itu dibagi dalam grade A, B, C, dan D. Dan yang cukup membuat kami agak terpukul, disampaikan bahwa jemaah haji Indonesia adalah yang paling murah dan masuk dalam grade D," kata Adies dalam keterangannya.
Legislator dari Fraksi Partai Golkar itu mengungkapkan fakta yang disampaikan oleh pihak penyelenggara transportasi dan akomodasi syarikah itu cukup mengejutkan karena menempatkan jemaah haji reguler Indonesia dalam kategori fasilitas terendah.
Padahal, dengan anggaran dan kemampuan pengelolaan keuangan haji yang dimiliki, Indonesia seharusnya bisa menempatkan jemaahnya pada layanan grade B atau bahkan lebih baik.
"Kita ini mampu ke grade B. Jemaah reguler itu bisa mendapatkan fasilitas seperti jemaah ONH Plus, seperti bed sofa. Mestinya bisa. Dan mungkin kalau pengelola haji nanti bisa hitung lebih baik, kemungkinan cost haji itu masih bisa diturunkan tapi fasilitas tetap ditingkatkan," ucap dia.
Adies menekankan bahwa hal ini akan menjadi catatan penting bagi evaluasi ke depan, khususnya bagi Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU). Dia meminta agar peningkatan kualitas layanan menjadi fokus utama, bukan sekadar efisiensi anggaran semata.
"Tahun ini kita agak toleransi sedikit karena ini baru pertama kali. Tapi ke depan ini PR besar kita. Yang penting bukan cari kesalahan, tapi bagaimana jemaah reguler yang jumlahnya 221.639 orang ini bisa mendapatkan fasilitas yang nyaman selama ibadah haji, apalagi di puncak ibadah di Armuzna yang paling berat," kata Adies.
Saat memantau langsung kondisi di Arafah, Muzdalifah, dan Mina, Adies merasakan langsung suhu ekstrem yang bisa berdampak pada kesehatan jemaah. Dia meminta agar semua perubahan teknis pelayanan yang telah disepakati tetap menjamin kenyamanan dan tidak menambah beban jemaah.
"Kami minta Dirjen Haji memastikan bahwa jemaah kita mendapatkan pelayanan yang membuat mereka nyaman, bisa ibadah dengan baik, dan tidak stres," ujarnya.
Selain soal akomodasi dan suhu panas ekstrem, Adies menyoroti persoalan distribusi makanan dan layanan kesehatan. Dia mengungkap adanya laporan bahwa tenaga kesehatan Indonesia sempat mengalami kendala operasional akibat perizinan yang belum tuntas dari otoritas setempat.
"Ada laporan bahwa petugas medis kita seperti diuber-uber polisi lokal karena tidak punya izin. Yang ingin dirawat pun terpaksa sembunyi-sembunyi dari gang ke gang. Ini tentu harus jadi perhatian agar tidak terulang," katanya.
Adies juga menekankan pentingnya koordinasi dan tindak lanjut dari seluruh tim pengawasan serta kementerian terkait agar seluruh layanan saat puncak ibadah dapat berjalan maksimal.
