Tingkatkan Keamanan, Pemprov DKI Tambah 100 CCTV di Titik Strategis Jakarta
SinPo.id - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menambah 100 unit kamera pengawas (CCTV) di berbagai titik strategis di Ibu Kota guna memperkuat sistem keamanan dan pengawasan lingkungan. Penambahan ini menjadikan total CCTV yang terpasang dan terpantau pemerintah daerah mencapai 1.500 unit.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung mengatakan, langkah ini merupakan bagian dari komitmen pemprov dalam menciptakan rasa aman bagi seluruh warga Jakarta, khususnya di kawasan permukiman dan ruang publik yang kini dibuka 24 jam.
“Kami ingin memastikan bahwa masyarakat merasa aman di lingkungannya, baik siang maupun malam. CCTV ini menjadi alat bantu yang sangat efektif untuk pemantauan, penegakan aturan, hingga penanganan situasi darurat,” kata Pramono, Rabu, 28 Mei 2025.
Dia menjelaskan, CCTV baru juga dipasang di sejumlah taman kota dan lokasi rawan bencana, seperti titik banjir dan kebakaran. Selain mencegah tindak kejahatan,kata Pramono, pemantauan ini juga diharapkan dapat meningkatkan respons cepat dari petugas di lapangan.
Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) DKI Jakarta, Budi Awaluddin menjelaskan, pemasangan CCTV kali ini menggunakan dana dari program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
“Ini adalah bentuk kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha. Kami tidak membebani APBD, tetapi tetap dapat memberikan manfaat besar untuk masyarakat,” ujar Budi.
Budi menuturkan, seluruh CCTV akan diintegrasikan dengan sistem pemantauan terpusat milik Pemprov, sehingga seluruh aktivitas terekam dan dapat ditindaklanjuti jika terjadi insiden.
“Jika masyarakat mengalami kejadian yang membutuhkan bukti visual, seperti pencurian atau kecelakaan, mereka dapat melapor dan meminta akses peninjauan sesuai dengan prosedur yang berlaku,” tuturnya.
Terkait kemungkinan penambahan unit di masa mendatang, Budi mengungkapkan bahwa pihaknya saat ini tengah melakukan kajian kebutuhan bersama OPD dan pemerintah tingkat wilayah, mulai dari kelurahan hingga RT/RW.
“Kami sedang melakukan pemetaan kebutuhan di lapangan. Jika memang masih ada area yang perlu tambahan pengawasan, tentu kami akan pertimbangkan pengadaan berikutnya, dengan tetap memperhatikan kemampuan anggaran,” kata Budi.
