Pramono: Pemprov DKI Serius Tindak Lanjuti Temuan KPK soal Proyek Sekolah
SinPo.id - Pemerintah Provinsi DKI memastikan akan menindaklanjuti temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait keterlambatan pembangunan sejumlah gedung sekolah di wilayah Jakarta
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menegaskan, pihaknya tak akan membiarkan persoalan ini berlarut-larut. Dia mengaku sudah memerintahkan jajaran Dinas Pendidikan untuk bergerak cepat menyelesaikan persoalan.
"Kami ingin memastikan bahwa setiap proyek publik, apalagi yang menyangkut pendidikan, berjalan sesuai aturan dan tepat waktu," kata Pramono dalam keterangannya dikutip Selasa, 27 Mei 2025.
Menurut Pramono, beberapa proyek Sekolah Dasar (SD) yang mengalami kemunduran penyelesaian menunjukkan adanya persoalan di lapangan yang harus segera diurai.
"Kami sudah komunikasikan dengan Kepala Dinas Pendidikan yang baru. Tidak boleh ada pembiaran," ujarnya.
Dia juga menegaskan, Pemprov DKI akan menindaklanjuti seluruh temuan dari lembaga pengawas, baik KPK maupun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
"Jika ada indikasi pelanggaran, tentu akan diproses sesuai mekanisme hukum yang berlaku," tandasnya.
Sebagai informasi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan deviasi minus 31 persen dalam enam proyek pembangunan sekolah di DKI Jakarta yang dikelola Dinas Pendidikan. Proyek yang terlambat antara lain SDN Cikini 01/02, KBN 29 Cempaka Baru, PKBMN 29, dan SDN Karang Anyar 01-08.
Meski target awal penyelesaian adalah 31 Desember 2024, proyek ini mendapat beberapa kali perpanjangan hingga dijadwalkan ulang selesai pada 22 Juni 2025. Sementara itu, tiga proyek lain seperti SDN Kampung Bali 01 dan SDN Pasar Baru sudah rampung dan diserahterimakan pada April 2025.
