Pramono Anung Ungkap Alasan ERP Belum Diterapkan di Jakarta: Fokus Benahi Sistem Pendukung

Laporan: Tim Redaksi
Selasa, 27 Mei 2025 | 03:13 WIB
Lahan Parkir (Pixabay)
Lahan Parkir (Pixabay)

SinPo.id -  Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menegaskan bahwa wacana penerapan Electronic Road Pricing (ERP) di Ibu Kota masih berada dalam tahap kajian mendalam. Saat ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memilih untuk memprioritaskan penyelesaian sistem pendukung sebelum kebijakan itu benar-benar diberlakukan.

“Kenapa sampai hari ini belum bisa diterapkan, memang supporting system-nya belum selesai. Maka saya memulai menyelesaikan terlebih dahulu supporting system-nya yaitu yang saya sebut dengan Transjabodetabek,” ujar Pramono di Rumah Pompa Sunter C, Jakarta Utara, Senin 26 Mei 2025. 

Menurutnya, penerapan ERP bukanlah hal baru. Kebijakan ini sudah diwacanakan sejak era gubernur-gubernur sebelumnya. Namun, realisasinya tertunda karena infrastruktur transportasi publik yang belum memadai untuk menjadi alternatif utama bagi masyarakat.

Pramono menjelaskan bahwa salah satu langkah konkret dalam menyiapkan sistem pendukung adalah peluncuran rute-rute baru Transjabodetabek, yang merupakan bagian dari strategi integrasi transportasi wilayah Jabodetabek. Saat ini, tiga rute baru telah beroperasi, yakni:

PIK 2 – Blok M

Vida Bekasi – Cawang

Alam Sutera – Blok M

Sementara itu, empat rute tambahan sedang disiapkan dan akan segera dioperasionalkan.

“Setelah itu tentunya kami akan mengkaji apakah akan ada tambahan rute lainnya,” tambah Pramono.

Ia menegaskan bahwa setelah seluruh rute Transjabodetabek dikembangkan secara menyeluruh, Pemprov DKI Jakarta baru akan memberikan subsidi untuk sistem transportasi tersebut sebagai bagian dari penyempurnaan sistem mobilitas warga.

“Maka baru kemudian kapan diterapkannya, nanti setelah itu. Kalau semuanya berjalan lancar ya, jadi belum tentu bahwa ERP itu pasti akan dijalankan,” tandasnya.

Lebih lanjut, Pramono menyebut Pemprov DKI tetap membuka ruang diskusi dan masukan dari masyarakat terkait rencana ERP, terutama dalam hal kesiapan transportasi publik, dampak sosial ekonomi, dan efektivitas pengurangan kemacetan.

BERITALAINNYA
BERITATERKINI