Bangun Polisi Bermoral, Komisi III DPR Minta Polri Evaluasi Sistem Pendidikan
SinPo.id - Komisi III DPR RI meminta Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Lemdiklat) Polri mengevaluasi sistem pendidikan guna membangun sumber daya manusia (SDM) polisi yang bermoral.
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Sari Yuliati mengatakan evaluasi perlu dilakukan mulai dari kurikulumnya. Evaluasi juga harus dimulai pada kemampuan tenaga pendidik dan pengasuh.
"Untuk membangun SDM Polri yang bermoral, unggul dan adaptif untuk melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat," kata Sari saat memimpin rapat dengan Lemdiklat Polri di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin, 26 Mei 2025.
Menurut dia, Komisi III DPR RI mendukung peningkatan anggaran pendidikan dan pelatihan Polri untuk meningkatkan SDM Polri yang unggul dan berkualitas. Hal ini penting guna mewujudkan program-program prioritas demi mewujudkan Polri yang Presisi (prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan).
Sementara itu, anggota Komisi III DPR RI Abdullah mengatakan Lemdiklat Polri merupakan inti dari penanaman nilai-nilai terhadap personel kepolisian, mulai dari nilai intelektualitas, moralitas, hingga etika.
Dia meyakini bahwa Lemdiklat Polri sudah menanamkan nilai-nilai tersebut dan mendidik calon polisi sesuai standar yang ada. Namun peristiwa-peristiwa akhir-akhir ini banyak melibatkan oknum polisi.
Dia mencontohkan ada kasus oknum polisi yang salah tangkap hingga diduga menganiaya salah seorang tertuduh. Namun, pada akhirnya tertuduh dinyatakan tidak bersalah.
"Itu yang saya mempertanyakan, kenapa terjadi hal-hal seperti itu," kata Abdullah.
Dia pun mempertanyakan penyebab munculnya oknum-oknum polisi itu, padahal teknik-teknik penyelidikan dan penyidikan yang benar sudah diajarkan di sekolah kepolisian. Namun, dia menilai unsur pemaksaan dalam pemeriksaan demi seseorang mengaku bersalah terus terjadi.
Ke depannya, dia berharap agar peristiwa serupa tidak terjadi kembali. Terlebih lagi, Komisi III DPR RI sedang menyusun Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP yang akan mempersempit celah bagi oknum polisi.
"Dan apa peran Komisi III DPR yang mungkin bisa kita lakukan, mungkin ada titipan-titipan apa ke teman-teman terkait anggaran khusus etika dan moralitas, kita siap mendukung," katanya.
