DPR: Pencabutan Status Kaldera Toba dari UNESCO Bisa Berdampak pada Pariwisata
SinPo.id - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty mengatakan, pencabutan status Geopark Kaldera Toba dari UNESCO bisa berdampak pada pariwisata Indonesia yang turut menjadi tulang punggung perekonomian negara.
“Geopark Kaldera Toba memiliki potensi luar biasa sebagai destinasi pariwisata berkelanjutan, jadi pengelolaannya harus betul-betul optimal dan harus sesuai dengan standar internasional yang ditetapkan oleh UNESCO,” kata Evita, dalam keterangan persnya, Jumat, 23 Mei 2025.
Padahal, Geopark Kaldera Toba atau yang dikenal dengan sebutan Danau Toba itu menarik lebih dari 420 ribu kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) pada tahun 2024.
Adapun Wisatawan Malaysia mendominasi kunjungan, dengan lebih dari 116.622 orang. Singapura, Tiongkok, dan Australia juga menjadi negara asal wisatawan asing yang signifikan.
“Geopark Danau Toba menjadi pintu masuk bagi pariwisata di Sumatera Utara dan sekitarnya, artinya dia menjadi objek wisata yang memiliki sumbangsih besar terhadap perekonomian Indonesia, baik untuk pusat dan daerah,” jelasnya.
Selain itu, danau Toba telah berhasil menarik investasi sekitar 7,5 juta USD selama Januari sampai dengan September 2024. Investasi ini berupa infrastruktur, amenitas (fasilitas untuk wisatawan), dan atraksi meningkatkan daya saing destinasi ini.
Namun, Evita khawatir pencabutan status UNESCO terhadap Geopark Kaldera Toba akan berdampak terhadap pariwisata di Indonesia, mengingat Danau Toba merupakan salah satu destinasi super prioritas yang berhasil menggaet banyak wisatawan.
“Status dari UNESCO ini kan menjadi daya tarik tersendiri untuk orang datang. Belum lagi banyak event internasional yang dilaksanakan di kawasan Danau Toba," jelasnya.
"Kalau ini dicabut, maka kesan wisatawan dan masyarakat dunia terhadap Danau Toba tidak lagi akan sama, khususnya turis mancanegara. Kalau wisatawan berkurang, dampak ekonominya juga termasuk pada perputaran usaha masyarakat yang ada di sekitar obyek wisata,” imbuh Evita.
Oleh karena itu, ia meminta pertanggungjawaban dari pihak pengelola dan Pemerintah untuk memastikan Geopark Kaldera atau Danau Toba tetap masih masuk dalam pengakuan UNESCO.
“Segera kejar ketertinggalan, dan selesaikan kewajiban dari UNESCO yang harus dipenuhi. Ini menyangkut citra pariwisata Indonesia di mata dunia dan soal kredibilitas negara dalam upaya melakukan konservasi alam,” tandasnya.
Diketahui, Geopark Kaldera Toba mendapat peringatan atau kartu kuning dari UNESCO Global Geopark (UGGp) berdasarkan sidang yang digelar pada September 2023.
Kartu kuning diberikan ke geopark Kaldera Toba akibat pengelolaan yang belum baik. Mulai dari keterpaduan pemangku kepentingan terkait pengelolaan Kaldera Toba, hingga keterlibatan masyarakat lokal dalam aktivitas edukatif serta kegiatan pariwisata berkelanjutan.
Selain itu, tim penilai UNESCO juga melihat belum ada standar penyampaian informasi di setiap situs geologi. Bahkan fasilitas pendukung yang tersedia di Geopark Kaldera Toba juga tidak memadai dan kurang terawat.
