Legislator Minta Pemerintah Pastikan Kaldera Toba Tidak Keluar dari UGGp
SinPo.id - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, meminta Pemerintah memastikan Kaldera Toba tidak dikeluarkan dari daftar UGGp atau United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO) Global Geopark.
Menurutnya, ancaman pencabutan status UNESCO Global Geopark (UGGp) Kaldera Toba sebagai warisan geografis yang diakui dunia tersebut menjadi peringatan bagi rapuhnya tata kelola warisan geologi nasional, dan hal itu bisa berdampak pada sektor pariwisata dan perekonomian negara.
“Kita harus jujur mengakui bahwa peringatan yellow card dari UNESCO adalah tamparan keras atas cara kita mengelola kekayaan geologi nasional," kata Evita, dalam keterangan persnya, Jumat, 23 Mei 2025.
“Peringatan dari UNESCO ini menjadi bukti nyata ketidaksiapan dalam menjaga aset bumi yang bernilai strategis tinggi, termasuk menjadi wajah pengelolaan warisan geologi Indonesia yang juga bermanfaat bagi sektor pariwisata Indonesia,“ imbuhnya.
Pihaknya juga menekankan pentingnya tata kelola lintas sektoral yang optimal. Ia juga meminta ada kerja sama yang efektif dari instansi-instansi terkait untuk mempertahankan status Kaldera Toba di UNESCO.
“Baik pengelola di daerah dan di pusat harus bisa sync. Termasuk regulasi teknisnya juga diperkuat. Tanpa koordinasi top-down yang jelas, program sebaik apapun akan jadi tambal sulam," tegasnya.
Oleh karena itu, Evita mendorong pengelola dan kementerian/lembaga terkait untuk segera memperbaiki hal-hal yang menjadi catatan UNESCO sebelum tim asesor UNESCO melakukan evaluasi ulang terkait status Geopark Kaldera Toba hanya tinggal satu bulan.
“Maksimalkan waktu yang ada dengan melakukan perbaikan-perbaikan. Yellow card ini kan sebenarnya sudah disampaikan sejak 2 tahun lalu. Seharusnya sudah ada perbaikan, sekecil apapun itu,” tandasnya.
Diketahui, Geopark Kaldera Toba mendapat peringatan atau kartu kuning dari UNESCO Global Geopark (UGGp) berdasarkan sidang yang digelar pada September 2023.
Kartu kuning diberikan ke geopark Kaldera Toba akibat pengelolaan yang belum baik. Mulai dari keterpaduan pemangku kepentingan terkait pengelolaan Kaldera Toba, hingga keterlibatan masyarakat lokal dalam aktivitas edukatif serta kegiatan pariwisata berkelanjutan.
Selain itu, tim penilai UNESCO juga melihat belum ada standar penyampaian informasi di setiap situs geologi. Bahkan fasilitas pendukung yang tersedia di Geopark Kaldera Toba juga tidak memadai dan kurang terawat.
