Gerindra Dukung Penulisan Ulang Sejarah Berdasarkan Fakta dan Data
SinPo.id - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani menyatakan partainya mendukung setiap upaya penulisan ulang sejarah Indonesia dengan catatan dilakukan berdasarkan fakta dan data.
Demikian disampaikan Muzani menanggapi pernyataan anggota Komisi III DPR RI Yasonna Laoly mengenai perlunya pelurusan narasi sejarah. Khususnya, terkait peristiwa 1965 yang selama ini dinilai membingungkan dan tidak konsisten.
"Setiap upaya untuk meluruskan penulisan sejarah itu sesuatu yang baik dan saya kira makin banyak penulisan sejarah yang disajikan kepada generasi muda, generasi saat ini, itu sesuatu yang baik. Sehingga kita bisa mendapatkan kebenaran sejarah yang mendekati kebenaran," kata Muzani di Jakarta, Rabu, 21 Mei 2025.
Muzani menegaskan penulisan sejarah sebaiknya dilakukan secara terbuka. Terpenting, menyajikan fakta-fakta sebagaimana adanya tanpa manipulasi.
Dengan demikian, kata dia, publik khususnya generasi muda dapat melakukan penilaian yang objektif terhadap peristiwa-peristiwa penting dalam perjalanan bangsa.
"Sejarah itu tidak pernah mendapatkan kebenaran final, tetapi yang harus disajikan adalah fakta dan data yang apa adanya. Biar nanti pembaca, generasi, yang menilai tentang kebenaran sejarah itu," ujarnya.
Partai Gerindra juga mendukung pelurusan sejarah terkait peristiwa 1965 dan kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Menurutnya, tak boleh ada sejarah yang dikaburkan.
"Semua sejarah. Semua sejarah yang menjadi perjalanan bangsa ini," ucapnya.
Sebelumnya, anggota Komisi III DPR RI Yasonna Laoly mengingatkan soal proyek penulisan ulang sejarah Republik Indonesia yang digagas Menteri Kebudayaan Fadli Zon.
Yasonna yang merupakan mantan Menteri Hukum dan HAM itu mengingatkan sejarah tragedi berdarah pada 1965 silam. Dia mengatakan peristiwa 1965 yang berkembang selama ini banyak bertentangan dengan hasil penelitian terbaru.
"Pasca-Orde Baru kan banyak temuan yang, apa ya banyak temuan, baik dari data yang dirilis di Amerika kan semua bertentangan dengan apa yang terjadi, yang sejarah selama ini tentang G30S PKI," kata Yasonna beberapa waktu lalu.
Yasonna mengaku tak mengkhawatirkan posisi Presiden pertama RI Soekarno dalam narasi sejarah tersebut. Terlebih setelah namanya dipulihkan lewat putusan MPR dan tak terbukti di balik tokoh-tokoh Partai Komunis Indonesia (PKI).
