Jaga Pasokan Dalam Negeri, Mendag Bakal Atur Pungutan Ekspor Kelapa

SinPo.id - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengaku tengah menyiapkan surat penetapan pungutan ekspor (PE) terhadap komoditas kelapa bulat, yang akan terbit pekan ini. Tujuan kebijakan ini untuk menjaga keseimbangan antara tingginya permintaan ekspor dan ketersediaan pasokan kelapa di pasar dalam negeri, khususnya bagi kebutuhan industri nasional.

"Pokoknya minggu ini ya, minggu ini untuk menetapkan yang PE. Jadi kita pakai mekanisme PE dulu, pungutan ekspor" ujar Budi di Jakarta, Senin, 19 Mei 2025. 

Menurut Budi, pasokan kelapa bulat di dalam negeri cukup banyak. Namun, karena banyak untuk diekspor, membuat jumlah untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri pun berkurang. Hal ini menyebabkan harga menjadi mahal di tingkat konsumen.

Karena itu, Budi menilai, perlunya diberlakukan PE, supaya menjadi instrumen pengendali keseimbangan antara kebutuhan dalam negeri dan ekspor. Dengan demikian, distribusi kelapa tidak terlalu didominasi oleh pasar luar negeri. 

"Nanti kita atur dengan PE ini. Sebenarnya harapan kita itu kalau diatur dengan PE katakanlah sekian persen ya, otomatis kan saya pikir tidak semua jadi ekspor," tukasnya.

Sebelumnya, Dirjen Pengembangan Ekspor Nasional (Dirjen PEN) Kemendag Fajarini Puntodewi mengatakan, kebijakan terkait ekspor kelapa bulat masih dalam tahap pembahasan, dengan memperhatikan kepentingan hulu dan hilir. 

Puntodewi memastikan, nantinya kebijakan baru ini akan memihak kepada perlindungan pasar dalam negeri, sekaligus tetap mendorong peningkatan ekspor.

Menurut dia, alasan pengusaha lebih tertarik melakukan ekspor kelapa bulat karena harganya lebih tinggi yang menyebabkan stok kelapa di dalam negeri berkurang.

Kemendag sudah melakukan pertemuan dengan pelaku industri kelapa dan para eksportir untuk membahas harga kelapa yang mahal.