DPR Komitmen Arahkan Diskusi PUIC untuk Perjuangkan Kemerdekaan Palestina

SinPo.id - Ketua DPR RI Puan Maharani, mengatakan pihaknya berkomitmen mengarahkan diskusi PUIC menuju solusi konkret untuk menjawab krisis multidimensi yang dihadapi banyak negara. Terutama dalam memperjuangkan kemerdekaan rakyat Palestina.

“DPR RI memahami betul bahwa diplomasi parlemen hari ini menuntut aksi nyata. Isu Palestina, penguatan kelembagaan, hingga perdamaian regional adalah isu-isu krusial yang harus menjadi pembahasan prioritas,” kata Puan, dalam keterangan persnya, Minggu, 11 Mei 2025.

Menurutnya, momen PUIC 2025 sangat penting karena berdekatan dengan peringatan 70 tahun Konferensi Asia Afrika (KAA) yang digelar di Bandung, Jawa Barat pada 18 April 2025 lalu.

Dengan demikian, perhelatan PUIC 2025 akan menjadi kelanjutan dari semangat Bandung yang mengilhami perjuangan negara-negara Asia dan Afrika dalam menegakkan kedaulatan, keadilan, dan kerja sama yang setara.

“Spirit Bandung tidak berhenti di tahun 1955. Tahun 2025 adalah saat yang tepat bagi kita untuk menghidupkan kembali semangat solidaritas global Selatan-Selatan dan PUIC adalah panggung strategis untuk itu,” ungkapnya.

Oleh karena itu, Puan menegaskan, DPR RI siap menjadikan PUIC 2025 sebagai forum yang berorientasi hasil. Karena tindak lanjut dari resolusi-resolusi konferensi PUIC akan diupayakan melalui kerja sama berkelanjutan dan jejaring strategis antarparlemen.

“Kami akan pastikan, hasil PUIC tidak berhenti hanya sampai pada dokumen, tapi juga akan hidup dalam bentuk kerja nyata, konsolidasi kebijakan, dan perjuangan bersama untuk dunia Islam yang lebih adil dan berdaulat," tandasnya.

Diketahui, menjadi tuan rumah Konferensi ke-19 Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC) atau Persatuan Parlemen Negara-Negara yang tergabung dalam Organisasi Kerjasama Islam (OKI). Bahkan penyelenggarannya bertepatan dengan peringatan ke-25 tahun (silver jubilee) PUIC sejak didirikan pada 1999.

Rencananya, PUIC akan dihadiri oleh 500 peserta dari delegasi negara-negara OKI, termasuk negara observer. Hingga saat ini, sebanyak 11 ketua parlemen dan 8 wakil ketua parlemen negara OKI telah menyatakan akan datang ke Indonesia.