BKSAP Tekankan Pentingnya Diplomasi Aktif untuk Selesaikan Permasalahan Rohingya
SinPo.id - Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Mardani Ali Sera menekankan pentingnya mendorong diplomasi aktif melalui forum internasional dan kawasan. Diplomasi diperlukan guna menyelesaikan krisis Myanmar yang menjadi akar permasalahan masuknya pengungsi Rohingya.
Termasuk melalui ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) hingga menggalang dukungan dari negara-negara anggota ASEAN lainnya.
"Sekecil apapun langkahnya, kami harus mulai," kata Mardani saat BKSAP menggelar diskusi kelompok terpumpun (focus group discussion/FGD) tentang penanganan pengungsi Rohingya, yang disiarkan melalui keterangan tertulis, Jakarta, Selasa, 6 Mei 2025.
Hal senada disampaikan Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Wirya Adiwena. Dia menegaskan pentingnya ASEAN memiliki mekanisme perlindungan pengungsi yang terkoordinasi dan memanfaatkan instrumen internasional, seperti Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (United Nations Convention on the Law of the Sea/UNCLOS), untuk meningkatkan upaya pencarian dan pertolongan.
"ASEAN memang damai, tetapi ketika krisis kemanusiaan muncul, kita tidak punya instrumen yang siap," ujarnya.
Perwakilan lembaga swadaya masyarakat SUAKA, Angga Reynaldi, menambahkan urgensi pembentukan kerangka hukum nasional yang lebih komprehensif dalam bentuk Undang-Undang tentang Penanganan Pengungsi sebagai sebuah solusi jangka panjang.
"Kebijakan di tingkat daerah penting, tapi kita butuh kerangka hukum nasional agar penanganan tidak terfragmentasi," katanya.
Sementara itu, peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Faudzan Farhana menyoroti pentingnya pendekatan kemanusiaan dalam menangani perpindahan paksa serta mendorong pembentukan forum khusus di ASEAN melalui AIPA guna membahas isu Rohingya secara lebih konkret.
Senior Protection Officer United Nations High Commissionerfor Refugees (UNHCR) Emily Bojovic menggarisbawahi pentingnya kejelasan prosedur tetap (SOP) bagi pemerintah daerah dalam menangani pengungsi, terutama di Aceh yang menjadi pintu masuk utama.
FGD tersebut merupakan rapat tindak lanjut penyelesaian masalah pengungsi Rohingya yang kian mendesak dan membutuhkan penanganan bersama komunitas internasional.
FGD tersebut menyoroti sejumlah hal dalam merespons krisis kemanusiaan Rohingya, mulai dari keterbatasan kerangka kerja ASEAN, hingga kebutuhan akan perlindungan menyeluruh terhadap pengungsi di darat maupun yang masih terlantar di laut.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Ketua BKSAP DPR RI Ravindra Airlangga dan para anggota BKSAP DPR lainnya, yakni Melly Goeslaw, Ruby Chairana Syiffadia, Andina Thresia Narang, Amelia Anggraini, dan Eva Monalisa.
