Jokowi Resmi Polisikan Roy Suryo soal Tuduhan Ijazah Palsu, Tegaskan Bukan Balas Dendam Politik
SinPo.id - Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), resmi melaporkan lima orang ke Polda Metro Jaya terkait tuduhan ijazah palsu yang ditudingkan kepadanya. Salah satu nama yang dilaporkan adalah mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo.
Jokowi menilai tudingan tersebut sudah melewati batas dan merupakan penghinaan terhadap dirinya secara pribadi.
"Ini kan sudah menghina saya sehina-hinanya, sudah menuduh ijazah itu palsu, sudah merendahkan saya serendah-rendahnya," ujar Jokowi, Senin (5/5/2025), dikutip dari detikJateng.
Jokowi menegaskan bahwa langkah hukum ini bukan bentuk balas dendam politik, melainkan sebagai upaya mencari keadilan serta menjadi pembelajaran publik agar lebih bertanggung jawab dalam menyebarkan informasi.
"Ya nanti dibuktikan lewat proses hukum. Nanti akan kita lihat di pengadilan seperti apa," tegasnya.
5 Nama Terlapor, 24 Video Jadi Barang Bukti
Kuasa hukum Jokowi, Yakub Hasibuan, mengungkapkan bahwa pelaporan ini mencakup 24 video yang dijadikan sebagai barang bukti. Para terlapor diidentifikasi berinisial RS, RS, ES, T, dan K.
"Diduga dilakukan oleh beberapa pihak, dengan inisial RS, RS, ES, T, dan K," jelas Yakub saat ditemui di Polda Metro Jaya, Rabu 30 April 2025.
Menanggapi pelaporan ini, Roy Suryo menyatakan kesiapannya menghadapi proses hukum. Ia bahkan bertekad akan membongkar kasus dugaan skripsi palsu Jokowi yang menurutnya otomatis menjadikan ijazah Jokowi tidak sah.
"Kami siap menjalani proses dan akan membongkar habis kasus skripsi palsu dan dugaan ijazahnya," kata Roy, Kamis 1 Mei 2025.
Roy menyebut laporan tersebut sebagai tindakan yang "lucu" dan semakin menunjukkan ketidakwajaran dalam dinamika hukum saat ini.
Presiden terpilih Prabowo Subianto juga turut berkomentar soal polemik ijazah Jokowi. Ia menyayangkan masih adanya pihak yang mempermasalahkan hal tersebut, mengingat Jokowi telah menjalankan dua periode pemerintahan dengan baik.
"Pak Jokowi berhasil 10 tahun. Masalah ijazah disoalkan, nanti ijazah saya ditanya-tanya," ujar Prabowo di Istana Presiden, Senin 5 Mei 2025.
Ia juga membantah anggapan bahwa dirinya adalah presiden boneka Jokowi.
"Saya dibilang presiden boneka, saya dikendalikan Pak Jokowi. Itu tidak benar," tegasnya.
Jokowi berharap langkah hukum ini menjadi pelajaran penting bagi masyarakat Indonesia, terutama dalam menghadapi tantangan global yang membutuhkan solidaritas dan kesatuan bangsa.
"Yang diperlukan negara kita adalah kompak, saling berangkulan, menjaga persatuan, terutama elit-elit dan seluruh masyarakat," ujarnya.
