Tinjau Sekolah Rakyat, Pemerintah Ingin Permudah Akses Pendidikan Warga Miskin
SinPo.id - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo bersama Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade, Anggota Komisi V DPR RI Zigo Rolanda, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi, dan Bupati Solok Jon Firman Pandu, meninjau lokasi usulan pembangunan Sekolah Rakyat di Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Tinjauan ini untuk memastikan kesiapan lahan dan prasarana pengembangan program Sekolah Rakyat yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.
"Kami memastikan infrastruktur dasar, seperti gedung sekolah, asrama, sanitasi dan fasilitas pendukung pembelajaran lainnya akan tersedia secara memadai. Ini penting agar anak-anak Indonesia khususnya dari kalangan miskin ekstrem yang menjadi sasaran program Sekolah Rakyat memiliki akses terhadap pendidikan berkualitas," kata Dody dalam keterangannya, Minggu, 4 Mei 2025.
Dody menjelaskan, calon Sekolah Rakyat di Kabupaten Solok akan memanfaatkan lahan dan bangunan milik Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Latihan Kerja di Kabupaten Solok seluas 20.480 m².
Selanjutkan, akan dilakukan rehabilitasi oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Prasarana Strategis, Kementerian PU, dengan mengoptimalkan bangunan eksisting BLK, meliputi pekerjaan rehabilitasi 19 ruang asrama dan 7 rumah dinas dengan kapasitas 100 siswa/siswi.
Menurut Dody, program Sekolah Rakyat ini harus didorong dan didukung oleh seluruh pihak, baik Kementerian/Lembaga terkait maupun Pemerintah Daerah.
"Saya sangat mengapresiasi langkah nyata yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Kabupaten Solok dalam mendukung program Sekolah Rakyat. Ini merupakan wujud perhatian pemerintah terhadap pendidikan di daerah, terutama untuk masyarakat yang berada di garis kemiskinan dan kesulitan akses pendidikan," kata Dody.
Pekerjaan fisik pengembang bangunan eksisting BLK ini membutuhkan biaya sebesar Rp7,8 miliar. Selain asrama dan rumah dinas, juga dilakukan rehabilitasi perpustakaan, ruang UKS, 4 ruang kelas, mushola, ruang guru, ruang tata usaha, dan ruang kepala sekolah.
Rehabilitasi Balai Latihan Kerja Kabupaten Solok masuk dalam rencana pengembangan Sekolah Rakyat di Provinsi Sumatera Barat tahap 1. Selain BLK Solok juga akan dibangun 2 lokasi lainnya, yakni di Balai Besar Pendidikan & Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Kota Padang dengan luas lahan 20.480 m² dan Kampus 3 Universitas Negeri Padang dengan luas lahan 9.733 m².
Kemudian, pada Tahap II telah dilakukan survei untuk 7 lokasi yang tersebar di Kabupaten Sijunjung, Dharmasraya, Lima Puluh Kota, Kepulauan Mentawai, Padang Pariaman, dan Tanah Datar. Kementerian PU akan terus berkoordinasi dengan berbagai instansi/ lembaga terkait di Provinsi Sumatera Barat guna mendukung kelancaran pengembangan Sekolah Rakyat.
