Pimpinan DPR Soroti Masalah Kesejahteraan Guru dan Dosen yang Masih Minim
SinPo.id - Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal, menyoroti masalah kesejahteraan guru serta dosen yang masih minim dan jauh dari rasa keadilan. Bahkan sebagian guru dan dosen honorer juga terancam kehilangan status dan dirumahkan akibat penataan tenaga Non-ASN oleh pemerintah.
"Padahal mereka yang berdiri di garda terdepan pendidikan. Tapi sampai sekarang, masih banyak guru honorer dan non-ASN yang belum memiliki kepastian status, upah yang layak, maupun akses pelatihan dan pengembangan diri," kata Cucun, dalam keterangan persnya, Jumat, 2 Mei 2025.
Meski demikian, si momen Hardiknas 2025, ia mendukung rencana Presiden Prabowo Subianto yang akan memberikan bantuan untuk guru honorer dan guru yang belum menempuh pendidikan D4 atau S1, serta renovasi 10.440 sekolah.
"DPR mendukung segala upaya Pemerintah dalam rangka pemerataan pendidikan nasional serta kesejahteraan para tenaga pendidik, agar kualitas pendidikan Indonesia semakin baik ke depannya," ungkapnya.
Di sisi lain, Cucun menyerukan agar seluruh elemen negara baik eksekutif, legislatif, hingga pemerintah daerah untuk berkomitmen memperjuangkan pemerataan akses dan fasilitas pendidikan, keadilan fiskal, dan kesejahteraan pendidik sebagai prasyarat mutlak agar dapat mencerdaskan kehidupan rakyatnya secara merata.
"Kebijakan pendidikan harus benar-benar terukur outputnya. Kebijakan yang sudah pernah dilaksanakan oleh menteri-menteri terdahulu harus dilakukan evaluasi. Kalau bagus harus dilanjutkan, dan yang kurang optimal harus ada perubahan. Tapi perubahan kebijakannya juga harus dikaji secara matang," tuturnya.
Cucun pun memberikan apresiasi bagi guru maupun tenaga pendidik, dan semua elemen bangsa yang berkontribusi dalam pembangunan pendidikan di Indonesia, termasuk LSM yang berfokus pada pendidikan.
“Secara khusus saya berterima kasih kepada masyarakat dan elemen bangsa yang turut membantu negara memberikan pendidikan kepada anak-anak marjinal seperti anak jalanan dan mereka yang terabaikan, atau mereka yang tidak atau belum bisa mengakses pendidikan,” ucapnya.
Karena menurut Cucun, pendidikan tidak hanya hadir di ruang-ruang kelas atau diberikan oleh tenaga pendidik formal. Namun pendidikan bisa hadir di mana saja, dan dapat difasilitasi oleh siapapun yang peduli terhadap masa depan bangsa.
“Banyak tenaga pendidik informal yang berjasa memberikan waktunya secara sukarela untuk membantu menyalurkan pendidikan kepada anak-anak yang tidak mengenyam bangku pendidikan di sekolah,” tuturnya.
“Relawan-relawan ini bisa siapa saja. Baik mereka yang masih juga berstatus sebagai peserta didik seperti mahasiswa, seniman, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalipun, atau masyarakat pada umumnya yang lain,” kata Cucun menambahkan.
Oleh karena itu, Cucun berharap Hardiknas 2025 menjadi pengingat bahwa pendidikan adalah hak semua rakyat Indonesia, dan ia berharap, dengan kualitas pendidikan yang merata, Indonesia semakin banyak memiliki generasi penerus yang unggul.
